- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Presiden Jokowi ingin agar penanganan kasus tindak pidana korupsi lebih transparan. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu berapa banyak kasus korupsi yang sedang diproses di Kepolisian, Kejaksaan, bahkan sampai di pengadilan.
"Perlu ditingkatkan transparansi penanganan perkara kasus tipikor. Sehingga masyarakat tahu berapa kasus yang ditangani Kepolisian, dilanjutkan ke Kejaksaan, dan berapa yang bisa dibawa ke pengadilan, sampai berapa yang diputus di pengadilan," ujar Jokowi saat membuka dan meresmikan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 dan Peluncuran Program Jaga, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Desember 2016.
Ia juga ingin Kepolisian, Kejaksaan memperkuat sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah dan memberantas korupsi di dalam negeri.
"Itu agar pemberantasan korupsi berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jokowi juga memerintahkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan reformasi internal. Langkah itu demi menghasilkan aparat penegak hukum yang profesional.
"Kita perlu membudayakan sikap jujur, berintegritas, tidak permisif pada pungutan liar, suap maupun korupsi dan lainnya," kata Jokowi.
(mus)
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
