- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, mengungkapkan sistem birokrasi di Indonesia yang rumit telah menjadi sorotan dalam forum-forum ekonomi internasional. Ini tentunya sangat tidak menguntungkan Indonesia, yang tengah berjuang mencari sebanyak mungkin investasi dari luar negeri.
"Salah satu kelemahan kita itu saat ini yakni mengenai easy doing business in Indonesia. Dan yang utama disorot World Economic Forum adalah belum efektifnya birokrasi kita," ujar Agus di Balai Kartini Jakarta Selatan, Kamis, 1 Desember 2016.
Karena itu, Agus meminta Presiden Joko Widodo untuk mereformasi birokrasi secara optimal. Jika iklim bisnis dan ekonomi terjaga baik, hal itu kata Agus bisa menekan angka korupsi di sektor tersebut.
"Ini yang perlu diperhatikan Bapak Presiden, bagaimana birokrasi (yang efektif dan optimal) sehingga dapat cegah korupsi," kata Agus.
Agus menilai reformasi sistem birokrasi? bukan hanya soal numerisasi, melainkan juga ada yang lebih penting yakni masalah tumpang tindihnya antar kelembagaan.
Seperti di sektor laut, misalnya. Kata Agus, sedikitnya terdapat enam lembaga yang memiliki kewenangan. Di antaranya adalah TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Kementerian Maritim.
"Mohon ini dipikirkan mendalam, apa perlu enam lembaga beroperasi di laut itu? Ini kan yang perlu dikaji oleh teman-teman Menpan dan Reformasi Birokrasi juga karena yang berkaitan birokrasi ini sangat boros," ujarnya.
Di samping itu, Agus juga meminta Jokowi turut fokus membenahi masalah penegakkan hukum di Tanah Air. Pasalnya, berdasarkan data dari World Justice Project, integritas penegakan hukum di Indonesia terbilang masih rendah, dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia dan Pasifik.
"Kami harap integritas penegakkan hukum dan reformasi birokrasi disentuh, jadi seperti tema kami Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel," kata Agus.
(ren)
