- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasar
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal yang membuat dirinya jengkel selama dua tahun ini memimpin Indonesia. Tidak sekedar jengkel, tetapi tingkat kejengkelan Presiden itu sudah sangat parah.
Hal itu Jokowi utarakan ketika menjadi pembicara utama dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.
"Saya jengkel sekali dua tahun ini. 60-70 persen birokrasi kita itu energinya habis untuk urus SPJ (surat pertanggungjawaban). Habis (waktunya)!," kata Jokowi.
SPJ yang dimaksud Jokowi yakni Surat Pertanggungjawaban atas pengeluaran maupun detil pengadaan proyek. Padahal, kata dia, inefisiensi birokrasi menjadi kunci untuk mengurangi tindak pidana korupsi.
"Saya ke lapangan, ke sawah ketemu penyuluh pertanian lapangan (PPL) sulit sekali. Semuanya berada di kantor. Saya tanya, kenapa? 'Menyiapkan SPJ pak'," ujarnya.
"Di Pekerjaan Umum (PU) juga sama, kenapa tidak ada pengawas proyek rutin yang ada di lapangan, cek dan awasi kualitas jalan, jembatan. Sama ternyata. Lembur tengah malam ngerjain SPJ," lanjutnya.
"Guru, kepala sekolah juga sama. Sampai tengah malam, saya pikir menyiapkan bahan kegiatan belajar (KBM) anak didik, ternyata mengerjakan SPJ juga," tambah Jokowi.
Gara-gara masalah itu, Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menelusuri masalah SPJ tersebut. "Saya suruh Menkeu telusuri SPJ ini apa sih. Semuanya birokrasi kita 60-70 persen rajinnya ngerjain SPJ," ungkap Jokowi.
Belum usai jengkelnya, Jokowi pun dibuat terheran dengan tebalnya laporan SPJ tersebut. Sebab, satu laporan SPJ bisa berlembar-lembar.
"Ini apa toh Bu? Masa laporan sampai 16 lembar. Ini apa? Dibaca enggak sih sampai 44 laporan satu barang. Inefisiensi birokrasi kita termasuk di sini," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Untuk itu, ia memerintahkan, agar laporan SPJ disederhanakan. Terpenting menurutnya bukan tebal tipisnya laporan tersebut, tetapi manajemen kontrol ketika ditemukan masalah.
"Jadi saya perintahkan Bu Menteri Keuangan, dua saja cukup dari 44 potong, yang paling penting manajemen kontrol. Sehingga kalau ada apa-apa cepet ketemu, laporan sampai 44, sampai 16 ini apa toh?," terang Jokowi.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
