- ANTARA /M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Rachmawati Soekarnoputri membantah keras, aksi yang direncanakannya hendak digelar pada Jumat 2 Desember 2016, merupakan upaya untuk makar dan mendudukigGedung DPR/MPR.
Putri proklamator Soekarno ini mengatakan, aksi 2 Desember lalu itu hanya di luar area Gedung DPR/MPR. Hal itu pun sudah disampaikan secara terbuka melalui surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian.
Dia membantah adanya upaya makar. Aksi yang digalang hanya menyampaikan aspirasi dengan damai dan meminta kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 serta menyerahkan petisi kembali ke UUD 45 yang asli.
"Jadi ini bukan ada rapat rahasia kepada kepolisian bahwa kami akan ke MPR dalam rangka untuk bela Aksi Bela Islam dan yang kedua adalah tujuannya kembali ke Undang-undang Dasar 1945, dan menyampaikan petisi kepada pimpinan DPR," kata Rachmawati saat jumpa pers di kediamannya, Jalan Jati Padang Raya nomor 54A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 7 Desember 2016.
Rachmawati menegaskan, aksi yang rencananya akan diikuti sekitar 20 ribu orang itu bukan merupakan upaya untuk mendompleng Aksi Bela Islam III '212' yang dilakukan GNPF-MUI.
"Kami ini jangan dituding menunggangi aksi GNPF. Ini aksi kami sendiri, jadi tidak ada tuduhan menunggangi aksi GNPF. Masa seolah-olah kami meng-hijack mereka untuk ke DPR. Kalau mereka sendiri memang mau ke sana itu urusan mereka," ujarnya.
Rachmawati juga meminta jangan ada pengalihan isu jika kedatangan mereka untuk aksi di depan DPR MPR merupakan upaya untuk menduduki gedung wakil rakyat itu.
"Ini tolong catat jangan ada printilan seolah-olah kami akan menggeruduk, menduduki gedung (DPR MPR). Saya membuat instruksi ini adalah aksi damai yang saya selalu kumandangkan soft landing, aksi damai.,” kata dia.
Tidak ada niatnya masuk ke Gedung DPR MPR. Hanya sekadar aksi di luar atau memberikan petisi kepada pimpinan. Dan meminta dewan menemui mereka di luar gedung. “Tolong ya, tidak ada upaya kami menduduki Gedung DPR MPR, Itu instruksi saya langsung berkali-kali," ujarnya.
Adik Megawati Soekarnoputri ini mengatakan, untuk alasan akademis permintaan kembali ke UUD 45 asli sudah ia sampaikan saat orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Bung Karno beberapa waktu lalu. Selain itu, kelompoknya meminta kembali ke UUD 1945 lantaran adanya rencana amandemen kelima UUD 1945.
"Alasan kami menolak amandemen kelima itu sudah saya jelaskan di dalam saya memberikan orasi ilmiah pada waktu wisuda Sarjana Universitas Bung Karno tanggal 16 November. Pengkajian tetap kenapa harus kembali, itu secara akademis sudah saya sampaikan di depan mahasiswa secara terbuka," ucapnya.
"Jadi, tidak ada upaya makar seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian sebagaimana hal yang saya mendapat surat penangkapan sangkaan," tegas Rachmawati.
