Pemerintah Diminta Lumpuhkan Simpatisan ISIS di Indonesia

Bendera ISIS
Sumber :
  • tvOne/Ipung S Munawar

VIVA.co.id – Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengingatkan, sudah saatnya pemerintah Indonesia memberi wewenang dan keleluasaan penuh kepada institusi TNI dan Polri untuk mempersempit ruang gerak para simpatisan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

Bantu Perangi Terorisme di Afrika, Adakah Niat Terselubung Amerika?

Menurut Bambang, ketahanan nasional akan menghadapi ujian sangat berat jika rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara tidak segera dicegah. Sebab, beberapa indikasi pun sudah terlihat di permukaan. Indikasi pertama yaitu kecemasan yang sudah disuarakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

"Keduanya sudah mengemukakan niat ISIS membangun basis di Filipina Selatan untuk mewujudkan kekhalifahan baru di Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam," kata Bambang dalam keterangan yang diterima VIVA.co.id di Jakarta, Senin 12 Desember 2016.

Pemkab Tangerang Benarkan PNS Mereka Ditangkap Densus

Indikasi kedua adalah kembalinya puluhan simpatisan ISIS warga negara Indonesia (WNI) ke Tanah Air. Dan ketiga adalah rencana serangan bom bunuh diri ke Istana Negara jelang Sabtu 10 Desember 2016.

Ketiga orang itu ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri di sebuah rumah di Jalan Bintara Jaya VIII Bekasi, Jawa Barat.

IDI Sukoharjo Minta Kasus Sunardi Tak Dikaitan dengan Profesi Dokter

"Ada semacam gelagat bahwa sel-sel terorisme di Indonesia juga memberi respons positif terhadap rencana ISIS membangun basisnya di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok teroris itu sudah terang-terangan melampiaskan kebencian pada segenap jajaran Polri. Sejumlah prajurit Polri telah menjadi target serangan," ujarnya.

Kelompok-kelompok itu, kata dia, juga diduga mendalangi ricuh pasca aksi damai 4 November lalu. Mereka menunggu polisi lengah untuk bisa merampas senjata. Apalagi, ada WNI yang sangat dipercaya pimpinan ISIS. Sosok WNI diduga mendalangi bom Sarinah.

"Bukan tidak mungkin, kelompok yang merencanakan ledakan bom di Istana Negara itu juga memiliki keterkaitan dengan WNI yang menjadi pentolan ISIS. Untuk memperkecil atau melumpuhkan potensi ancaman itu, perlakuan hukum terhadap para terduga dan tersangka teroris harus ekstra tegas," kata politisi Golkar itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya