Mendagri: Pancasila, Kebhinekaan, NKRI Harga Mati

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Sumber :
  • Mitra Angelia

VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan adanya upaya mengganggu persatuan dengan memunculkan berbagai perbedaan. Di depan para mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Tjahjo mengajak semua elemen masyarakat untuk merangkai Indonesia dalam kebhinekaan.

Respons Tjahjo Kumolo soal Mars dan Himne KPK Ciptaan Istri Firli

"Yang namanya Pancasila, kebhinekaan, NKRI adalah harga mati," kata Tjahjo di Kampus UNJ, Jakarta, Senin 19 Desember 2016.

Tjahjo heran mengapa isu suku, agama dan ras (SARA) kembali muncul setelah 71 tahun Indonesia merdeka.

Mulai 2023, Pegawai Honorer Tak Lagi Dipakai Instansi Pemerintah

"Lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 13 ribu suku, banyak agama dan keyakinan, banyak adat, inilah yang namanya NKRI," paparnya.

Tjahjo mengungkapkan bahwa munculnya kembali perdebatan mengenai asas Pancasila disebabkan ketimpangan sosial, kemiskinan, kurangnya lapangan kerja dan pengangguran.

Menpan RB Tjahjo Kumolo Minta KPK Gencarkan OTT

"Isu sandang, isu papan, isu pangan belum bisa dimiliki oleh seluruh rakyat. Isu pangan, 99 persen mulai garam sampai jagung masih dari negara lain," katanya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sedang berupaya melakukan perbaikan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengevaluasi program sebelumnya, untuk membuat program baru yang lebih kongkrit.

"Maka pemerintah dengan Nawacita, bagaimana menjabarkan ini. Membuka kembali apa permasalahan, untuk mempercepat pembangunan," katanya.

Menurut Tjahjo, permasalahan saat ini bukan hanya tugas pemerintah saja untuk menyelesaikan. Namun tugas semua elemen bangsa untuk menyelesaikan.

"Permasalahan yang sekarang ini jadi kerja rumah kita semua. Kita hidup demokrasi terbuka dan bebas, tapi ada rambu-rambunya. Kita mengikat kembali kebhinekaan, membangun komunikasi tanpa memandang SARA. Kemendagri akan terus mempercepat proses pembangunan di daerah. Keamanan pilar utama," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya