- ANTARA/Rahmad
VIVA.co.id – Presiden Perkumpulan Patriot Pangan Bugiakso menyatakan kebijakan impor pangan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini menjadi penyebab rusaknya kaum tani dan pertanian Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya menguntungkan para pelaku eksportir saja.
"Tetapi tidak bagi kaum petani Indonesia, yakni kelompok terbesar rakyat yang ada di negeri ini," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Desember 2016.
Bugiakso mengungkapkan, era perdagangan bebas saat ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penguasa kolonial Belanda dahulu. Saat itu, perdagangan di nusantara terintegrasi dalam jaringan perdagangan dunia yang merugikan penduduk pribumi.
Dia mengakui kebijakan impor segala bahan pangan itu memang bisa menjamin ketersediaan. Namun juga menjauhkan negeri agraris ini dari kedaulatan pangan. "Atas nama efisiensi, Indonesia kemudian terjebak, lalu hancur, dan belum sanggup lagi keluar dari jebakan perdagangan dan politik pangan dunia," ujarnya.
Secara sekilas, lanjut dia, dengan perhitungan bahwa impor pangan lebih murah dari biaya produksi sendiri, terlihat seperti akan sangat menguntungkan. "Benar memang menguntungkan, tapi hanya menguntungkan para eksportir," katanya.
Bugiakso menilai, awal mula kehancuran kaum tani dan pertanian Indonesia ketika terjadinya perubahan konsep menanam menjadi membeli. Lalu munculnya fakta, dari bercocok tanam menjadi kuli yang akhirnya menjadi petani di Indonesia sama artinya menjadi miskin.
Dampak yang kemudian terjadi adalah banyak anak petani yang tidak mau lagi memendam cita-cita menjadi petani. Lalu muncul pola pikir bahwa cara untuk keluar dari kemiskinan adalah berhenti menjadi petani.
BPS Sumsel Rilis Nilai Tukar Petani, Naik 2,97 Persen pada Maret
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel merilis Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Maret 2024. Hasilnya naik 2,97 persen.
