- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan berjanji mengaudit kenaikan tarif pengurusan administrasi kendaraan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.
"Tetap, nanti akan kita periksa berapa pertambahannya, dan kemudian berapa penggunaannya," kata Ketua BPK, Harry Azhar Aziz di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa 10 Januari 2017.
Menurut Harry, regulasi baru itu berimbas pada kenaikan tarif pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain-lain. Tetapi, itu memang kewenangan pemerintah menerbitkan peraturan sebagai penjabaran undang-undang.
BPK, katanya, tidak dalam posisi mengusulkan, atau menentukan jumlah tarif dan sebagainya. Namun, BPK tetap bakal memeriksa berapa jumlah pertambahannya dan penggunaannya. "Kita rencana mengaudit pada akhir 2017," katanya.
Harry mengatakan, tarif baru pengurusan administrasi kendaraan baru diberlakukan, sehingga BPK belum bisa memeriksanya. "Yang pastinya, kebijakan tersebut ditujukan untuk pembangunan, yang alokasinya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen di kabupaten/kota," ujarnya.
Menurutnya, audit, atau pemeriksaan semacam itu bukan hanya untuk Polri, tetapi kepada semua seluruh instansi negara. "Rekomendasinya itu hasil pemeriksaan tahun 2016, dan kita akan sampaikan ke DPR kemungkinan Juli 2017." (asp)
Cara Perpanjang STNK Orang Lain Via Online, Mudah Tanpa Ribet
Cara perpanjang STNK milik orang lain via online, mudah tanpa ribet. Kamu bisa menggunakan aplikasi SIGNAL untuk memperpanjang STNK motor ataupun mobil.
