Senjata Diduga Dijual ke Separatis Filipina
VIVAnews - Hilangnya sejumlah senjata api yang merupakan pesanan Pemerintah Mali, disinyalir Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yusron Ihza Mahendera, ada keterlibatan pihak lain dalam penjulan senjata ke tempat gelap.
Menurut Yusril, tidak mungkin penjualan senjata dikirim ke alamat yang tidak jelas. "Setahu saya senjata adalah komoditas strategis yang tidak bisa diperdagangkan secara bebas. Jadi harus jelas siapa pemesannya. Karena tidak mungkin ada anonim, apalagi khusus alat tempur harus ada instruksi pemerintah," kata Yusron.
Yusron menyayangkan pemerintah tidak mensikapi hal itu sebagai upaya untuk menempuh, sehingga ada potensi kegiatan black market khusus jual beli senjata.
"Kami minta pemerintah ambil langkah tegas, jangan sampai muncul black market, ini peristiwa terjadi untuk yang kesekian kalinya," tuturnya.
Bila tidak segera dilakukan langkah-langkah, baik dari pemerintah Indonesia maupun Filipina, dikhawatirkan senjata tersebut bisa saja dijual kepada pihak sparatis Filipina, dan ini akan membahayakan hubungan diplomatik kedua negara.
"Kami minta keseriusan pemerintah, karena kami melihat mereka masih basa basi. Pemerintah menyatakan bahwa masalah itu telah sesuai prosedur, tapi mana dokumennya, buktinya," ujar Yusron.
Sementara Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta kepada otoritas Filipina untuk mengusut raibnya sejumlah senjata PT Pindad yang merupakan pesanan Pemerintah Mali, untuk mencegah digunakannya senjata itu secara ilegal oleh pihak tertentu.
"Kami mengajak semua pihak, termasuk otoritas Filipina untuk mengusut raibnya sejumlah pesanan senjata PT Pindad oleh Pemerintah Mali, saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas Bea Cukai Filipina," ujarnya.
Juwono mengatakan, kapal Kapten Ufuk yang digunakan pemesan mengangkut sepuluh pucuk pistol P2-V1 untuk Filipina dan 100 senjata laras panjang SS1-V1 untuk Pemerintah Mali, sempat singgah di sebuah tempat yang bukan menjadi tujuannya yakni di Bataan.
Israel Bombardir Rafah, Peringatan AS Diabaikan
Pasukan Israel membombardir wilayah Rafah, pada Kamis, 9 Mei 2024 ketika Benjamin Netanyahu mengabaikan ancaman Presiden AS, Joe Biden untuk menahan pasokan senjata.
