- ANTARA/Muhammad Iqbal
VIVA.co.id – Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, secara konsisten mengalami peningkatan. Hal ini terungkap dalam survei Corruption Perception Index 2016, yang dilakukan oleh Transparancy International Indonesia.
"Skor CPI (Corruption Perception Indonesia) Indonesia tahun 2016, meningkat tipis satu poin sebesar 37," kata Sekjen Transparancy International Indonesia, Dadang Trisasongko di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu 25 Januari 2017.
Skor CPI berada pada rentang 0-100. Skor 0 dipersepsikan negara sangat korup, sedangkan skor 100 negara tersebut dipersepsikan sangat bersih
Dadang melanjutkan, kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak 2012, memang terlihat meningkat lima poin dalam rentang lima tahun.
"Peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun, dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 pada akhir 2016," ungkap Dadang.
Menurutnya, lambatnya peningkatan skor CPI disebabkan pemberantasan korupsi selama ini yang hanya fokus pada sektor birokrasi. "Reformasi birokrasi memang berkontribusi pada perbaikan integritas layanan publik yang menyumbang skor CPI rata-rata satu poin setiap tahun," ujarnya.
Strategi pemberantasan korupsi nasional dinilai Dadang, masih belum memberikan porsi besar terhadap korupsi politik, korupsi hukum, dan korupsi bisnis.
Sementara itu, Chair of Executive Board Transparency International Indonesia, Natalia Subagio, menjelaskan bahwa dalam konteks peningkatan daya saing, usaha untuk fokus pada korupsi birokrasi memang penting, tetapi bukan satu-satunya strategi percepatan pemberantasan korupsi nasional.
"Praktik korupsi birokrasi hanya gejala atas praktik korupsi politik, korupsi hukum dan korupsi bisnis yang lebih besar (grand corruption)," kata Natalia Subagio, di tempat yang sama.
Natalia menekankan, kasus Panama Papers meningkatkan kesadaran publik atas penyalahgunaan perusahaan cangkang untuk menyamarkan korupsi pencucian uang dan kejahatan lintas negara. Panama Papers meningkatkan tuntutan publik, agar perusahaan serius mengimplementasikan program antikorupsi. (asp)
