- VIVA/Nur Faishal
VIVA.co.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Abdusshomad Buchori, mengaku telah menerima penjelasan dari Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Machfud Arifin, terkait heboh kiai dan ulama yang didata polisi. Kiai dan ulama tidak perlu takut dan resah karena hal itu hanya untuk kepentingan silaturrahmi.
“Para ulama tidak perlu resah, tidak ada pendataan dalam arti untuk mau diapakan. Tetapi dalam rangka supaya memudahkan silaturrahim,” kata Abdusshomad seusai salat Isya berjemaah bersama Kapolda Machfud di Masjid Al Akbar Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu malam, 4 Februari 2017.
Berdasarkan penjelasan dari Kapolda, terang Abdusshomad, pendataan itu dilakukan hanya dalam rangka memudahkan silaturrahim antara pejabat Polri dengan ulama dan kiai di Jatim. Apalagi, kata dia, Machfud baru menjabat sebagai Kapolda Jatim. “Kalau di Jawa Timur, keinginan Kapolda hanya ingin kenal dan silaturrahim. Dan Pak Machfud ini, kan, baru, supaya gampang kenal,” ujarnya.
Abdusshomad mengaku akan membantu Kepolisian meluruskan heboh pendataan kiai tersebut ke para ulama di Jatim. Pertemuan-pertemuan, formal maupun nonformal, untuk memperjelas tujuan positif Kepolisian mendata ulama dan kiai itu perlu dilaksanakan. “Saya juga akan jelaskan kepada Kiai Ma’ruf Amin (Ketua Umum MUI) pada pertemuan di Sampang 10 Februari nanti,” katanya.
Kapolda Machfud menerangkan, pihaknya sudah melakukan tabayun atau klarifikasi kepada sejumlah ulama dan kiai soal heboh pendataan tersebut. Selain ke MUI, dia juga menerangkan tujuan sebetulnya kepada pimpinan Nahdlatul Ulama Jatim. “Sudah, sudah saya sampaikan juga klarifikasi ke Ketua NU Jatim, Kiai Hasan Mutawakkil Alallah,” katanya.
Machfud mengatakan, secara umum Kepolisian RI mengintensifkan silaturrahim dengan para ulama untuk meningkatkan sinergitas peran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kemarin ada kegiatan istighasah besar di Polda Jawa Tengah. Hari ini di Medan. Kalau nanti saya di Polda Jatim adakan kegiatan yang sama, jangan sampai nama (ulama)-nya dan alamanya salah kalau saya ngundang. Hanya untuk memudahkan silaturrahmi, tidak ada kepentingan lain,” ujarnya menjelaskan.
Karena sekadar untuk bersilaturrahmi, Machfud mengatakan, bahwa pihaknya tidak perlu berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama provinsi setempat dalam melakukan pendataan kiai dan ulama. “Saya, kan, Kapolda punya kepentingan silaturrahmi. Masa mau silaturrahmi saya harus tanya Pak Menteri Agama atau Kanwil Kementerian Agama dulu,” ujarnya.
Heboh pendataan kiai terjadi di dunia maya sejak Kamis, 2 Februari 2017. Foto surat daftar nama kiai yang akan didata dari Kepolisian tersebar di media sosial. Netizen bertanya-tanya tujuan dari pendataan tersebut, karena dilakukan oleh Kepolisian. Bahkan, ada yang mengait-kaitkan pendataan itu dengan peristiwa kelam masa PKI dahulu yang memakan banyak korban kiai kampung. (mus)
