VIVAnews - Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi mendesak Presiden SBY agar menentukan menteri tenaga kerja dan transmigrasi yang memiliki sosok bersih, bebas dari korupsi, kolusi.
"Dan yang terpenting peduli terhadap TKI, buruh, dan penyelesaian masalah pengangguran," ujar koordinator aksi, Hari Purwanto saat berorasi di Jakarta, Kamis 10 September 2009
Hal itu penting, karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan pekerja Indonesia di negara lain, mengingat banyak kejadian yang selama ini menimpa tenaga kerja Indonesia.
Selain itu, mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan rekomendasi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, terkait MoU antara pemerintah dengan Korea Selatan.
Mereka menilai, nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah RI, dalam hal ini BNP2TKI, dengan Korea Selatan tentang penempatan TKI melalui program G to G sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tidak hanya Jumhur Hidayat, nama-nama seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dan Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Lukman Edi untuk juga dapat diperiksa.
Mereka juga mempersoalkan penunjukan Agung, adik Jumhur tanpa melalui proses tender dalam penyelenggaraan pre elementary training untuk penempatan TKI program G to G ke Korea Selatan.
Anggota DPR Salut Kejagung Berani Usut Dugaan Korupsi di Sektor Tambang
Keberanian Kejagung itu karena seperti mengusut dugaan kasus tambang yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
