- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka rapat koordinasi nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jakarta, Rabu 15 Maret 2017. Tjahjo mengungkapkan, agenda utama rakor kali ini adalah membangun keterpaduan dalam upaya deteksi dini menjaga stabilitas daerah.
"Dalam upaya stabilitas nasional itu harus didukung stabilitas dalam daerah, forum ini untuk menyamakan persepsi antara kepala daerah," kata Tjahjo di Bidakara, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2017
Tjahjo menambahkan, setiap kepala daerah yang mengambil keputusan politik, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, diharapkan bisa menjalin koordinasi terlebih dahulu dengan elemen yang tergabung dalam tim terpadu tersebut.
"Jadi kita harus cari solusi, minimal ada permasalahan daerah dalam keadaan konflik, bagaimana posisi gubernur, wali kota, bupati, kapolda, kapolres, panglima, kodam, kodim bagaimana melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, BIN, karena deteksi dini itu paling aman," ujarnya
Sebelumnya, untuk menyelesaikan konflik sosial di Indonesia, pemerintah pusat mencanangkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional atau DKN. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, lembaga ini dibentuk untuk menangani konflik horisontal di masyarakat, maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.
Wiranto menyebutkan, penanganan konflik tidak selalu diselesaikan melalui jalur hukum. Pembentukan DKN bercermin pada konflik masa lalu, di mana proses penyelesaiannya diserahkan melalui lembaga adat dengan cara musyawarah.
Peraturan Presiden untuk meresmikan DKN kabarnya akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Nantinya akan ada 11 orang yang diminta menjadi anggota DKN. Sembilan orang di antaranya telah bersedia, sedangkan dua orang lainnya masih tahap penjajakan. (ren)
Pilkada 2020, Polri Petakan 5 Wilayah Rawan Konflik di Papua
Sebanyak 5 ribu personel TNI-Polri diterjunkan.
