VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, rencana penerapan hukuman rajam di Nangroe Aceh Darusallam (NAD) tidak bisa serta merta dilaksanakan, tanpa disesuaikan dengan UU yang ada.
"Jika menurut pandangan hukum pemerintah pusat dan UU bisa diterima, aturan itu tentu bisa dijalankan, tetapi bila dianggap bertentangan dan tidak bisa diterima, ya bisa dibatalkan," kata Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jumat 11 September 2009.
Menurutnya, wacana dan ide (rajam) itu harus di dialogkan secara massif dan merata ke seluruh komponen masyarakat.
Karena ini, baru wacana awal, jadi perlu didalami terlebih dahulu. Karena yang terpenting, penetapan dan penerapan aturan hukum di satu daerah, harus memberikan nilai dan dampak positif bagi daerah lain.
Oleh karena itu, rencana penerapan aturan tersebut perlu dikomunikasikan secara intensif. Jangan sampai penerapan yang tergesa-gesa tanpa kajian mendalam, berimbas pada opini yang kurang baik. "Ini bisa jadi persoalan baru," ujarnya.
Jadi sebaiknya, lanjut Mahfudz itu dikaji dulu secara mendalam dengan berkonsultasi dengan ormas-ormas Islam dan MUI, bukan hanya dengan masyarakat di NAD.
Sebab, semakin luas ide itu disosialisasikan, semakin bagus, dan tidak akan mengurangi makna otonomi khusus di NAD. "Bahkan sangat mungkin malah akan mendapatkan dukungan, bukannya resistensi," tuturnya.
KPU Tetapkan Dua Caleg PDIP dari Dapil Jakarta 10 Melenggang ke DPRD DKI
Dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2024, ada tujuh orang calon anggota legislatif petahana berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Provinsi Jakarta dari daerah pemilihan
