Mantan Pimpinan KPK Jadi Penasihat di Bakamla RI

Kepala Bakamla Laksdya Ari Soedewo (ki).
Sumber :
  • Bakamla RI

VIVA.co.id – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, resmi diangkat sebagai Penasihat Bidang Pengawasan Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya Ari Soedewo, di Kantor Pusat Bakamla, Jakarta, Jumat, 7 April 2017.

Fayakhun Kenal Staf Bakamla Melalui TB Hasanuddin

Bibit Samad Rianto sebelumnya merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi. Ia menjabat Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Bersama Chandra M Hamzah, Bibit membawahi bidang penindakan di KPK.

Saat ini, mantan Kapolda Kalimantan Timur itu aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan dan terus aktif kampanye antikorupsi di Indonesia. Di samping  mengajar sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Tanah Air. Setelah lama pensiun sebagai penegak hukum, Bibit kini dipercaya sebagai Penasihat Bidang Pengawasan Bakamla RI.

TB Hasanuddin Mengaku Dicecar KPK Soal Uang Proyek Bakamla

"Karakter, pengalaman, dan pengabdian Bibit Samad Rianto kepada bangsa dan negara yang sangat mengagumkan itu kini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih dan perubahan bagi Bakamla RI ke arah yang lebih baik," kata Kapten Marinir Mardiono, Kasubbag Bakamla RI, dalam keterangan persnya, di Jakarta.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, dua pejabat Bakamla RI tertangkap tangan KPK menerima suap dari seorang pengusaha terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut. Mereka adalah Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksma TNI Bambang Udoyo dan Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi.

Usai Pilkada, Cagub Jabar dari PDIP Diperiksa KPK

Mereka dituduh menerima suap dalam pengadaan lima unit alat monitoring satelit di Bakamla, yang rencananya akan digunakan di Tarakan, Ambon, Kupang, Semarang, dan Jakarta. Nilai pagu proyek tersebut mencapai Rp402.710.273.000, dengan nilai harga perkiraan Rp402.273.025.612. Sumber dana proyek itu berasal dari APBN-P 2016.

KPK juga menetapkan pihak swasta sebagai pihak pemberi, yakni Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah, serta dua pegawainya Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus. (mus)

Kapal Navigasi Gajah Laut milik Badan Keamanan Laut sedang bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali, pada Selasa, 24 Oktober 2017.

Usir Kapal China di Perairan Natuna, Bakamla Tambah Kekuatan 

Bakamla akan terus berupaya menghalau kapal-kapal nelayan China.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2020