- Fajar GM
VIVA.co.id - Mantan Pimpinan Banggar DPR, Olly Dondokambey, mengaku tidak tahu rinci mengenai adanya anggaran proyek e-KTP yang diajukan Kementerian Dalam Negeri. Alasannya, sebagai pimpinan Badan Anggaran DPR 2009-2013, Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengklaim tak mengurusi anggaran kementerian.
"Kebetulan saya wakil ketua (Banggar) bidang transfer daerah jadi tidak bicara departemen atau kementerian. Belanja departemen bukan bidang saya," kata Olly saat bersaksi untuk dua terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Kamis ?27 April 2017.
Sebagai pimpinan Banggar DPR, Olly menjelaskan, yang dia urus yakni ihwal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikirim ke daerah.
"Jadi saya itu tidak pernah dalam pembahasan belanja departemen, apalagi e-KTP ini," kata Olly.
Olly menambahkan, pemerintah memang menyampaikan kepada Banggar soal nota keuangan yang berisi rencana program kerja pemerintah. Namun, Olly mengaku hanya membacanya secara makro saja, tidak detil.
"Pemerintah memberikan buku tebal begini (nota keuangan), itu ada rinciannya pasti. Bagi saya, ngapain saya baca semua, saya hanya baca makronya, karena komisi yang akan baca detilnya," kata Olly.
Setelah dibahas di komisi, dikatakan Olly, Banggar tidak mungkin mengubah apa yang telah disetujui sebelumnya. Termasuk mengenai anggaran e-KTP di Komisi II DPR.
"Mekanisme di DPR RI itu kalau Komisi II setuju, kami tidak mungkin mengubah. Jadi buat apa mereka lobi saya," kata Olly membantah menerima uang dari proyek e-KTP.
