- Antara/ Ismar Patrizki
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilh, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sikap tersebut sebelumnya diungkap oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua MPR, Zulkifli Hasan.
Meski demikian, langkah mantan ketua umum Partai Golkar itu bukan tanpa kritik. Ketua Front Laskar Nusantara, Paulina menilai, sikap tersebut tidak tepat dalam posisinya sebagai pejabat negara. "Bapak Jusuf Kalla itu menyampaikan pendapat di media itu justru malah membuat situasi tidak dingin, tidak negarawan," kata Paulina, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 13 Mei 2017.
Dia berharap, JK menempatkan diri sebagai seorang negarawan dan mitra dari Presiden Jokowi. Sebab, sebagai penyelenggara negara tidak sepantasnya JK mendukung salah satu calon.
Paulina justru menyayangkan sikap JK sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, yang tidak berkomentar ketika banyak spanduk yang berisikan 'Pendukung Ahok Tidak Boleh Dishalatkan di Masjid'.
"Seharusnya sebagai seorang negarawan saya pikir seharusnya dia (Jusuf Kalla) bersuara pada saat itu, kenapa tidak bersuara? Ada apa?" ujarnya bertanya.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, apa yang dilakukan oleh JK memperlihatkan ketidaksolidan antara presiden dan wakil presiden. Menurutnya, ada permasalahan setidaknya komunikasi antara keduanya. "Ini politik bisa ramai, mereka satu paket kok bisa beda haluan," kata Margarito.
Sebelumnya, JK menyebut upayanya mendorong Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur DKI yang diusung koalisi Partai Gerindra dan PKS di Pilkada DKI 2017 dilakukan untuk menjamin keamanan negara. JK berpandangan keamanan negara bisa terjamin jika Jakarta sebagai ibu kota negara dipimpin oleh pasangan kepala daerah yang moderat. (mus)
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
