- VIVA/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Idiologi Pancasila (UKP PIP), Yudi Latief meminta masyarakat tidak terlalu banyak berharap pada unit ini. Mengingat, kewenangan dari unit ini terbatas.
"Dibentuknya unit ini juga jangan over ekspektasi karena unit ini tidak terlalu luas kewenangannya," kata Yudi, usai dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 7Juni 2017.
Menurut Yudi, unit kerja yang ia pimpin ini lebih kepada fungsi koordinasi. Terutama untuk melakukan pengendalian dan pembenahan pada sisi pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah. "Sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar," katanya.
Maka dengan harapan yang besar itu, lanjut Yudi, jalan keluar terbaik adalah melakukan pemberdayaan komunitas-komunitas. Dengan harapan, kembali pada semangat Pancasila dan gotong royong.
"Ke depan institusi negara ini hanya fasilitator saja tapi sebenarnya yang bergerak itu simpul-simpul relawan-relawan dari berbagai komunitas," ujarnya menambahkan.
Ia berharap, meski unit kerja ini dibentuk dalam upaya membumikan Pancasila, tetapi perlu semua pihak ikut serta. Baik itu rohaniawan, budayawan, para tetua adat, sineas, maupun jurnalis.
"Supaya sama-sama melakukan pengisian dan bertanggung jawab dalam Pancasila karena seperti yang Bung Karno bilang Pancasila itu semula dari komunitas, kalau kita ada masalah maka negara minta tolong kepada komunitas untuk bisa ikut serta merawat nilai-nilai ini," ujarnya menjelaskan.
Yudi mengatakan, kalau Unit Pembinaan Pancasila ini akan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Seperti Kemendikbud maupun Kemenristek Dikti.
"Kita hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat.” (mus)
