- DPR RI
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai parlemen (DPR) Korea sangat dinamis dalam membuat legislasi, terutama aturan tentang korupsi. Hal itu didukung oleh adanya partisipasi publik yang tinggi terhadap upaya pemberantasan anti korupsi.
Hal itu disampaikannya di sela-sela konferensi 2nd Meeting of Speakers of Eurasian Countries’ Parliaments (MSEAP) yang mengambil tema "Promotion of Inter-Parliamentary Cooperation for Common Prosperity In The Eurasian Region" di Seoul, Korea Selatan, 27 Juni 2017.
Forum parlemen internasional yang dihadiri 24 parlemen dunia dan Eurasian Economic Union itu berlangsung pada 26-28 Juni 2017.
“Yang paling penting adalah ekonomi kita, jangan lupa aturan yang diperketat itu membuat ekonomi kita melambat. Karena itu kita tidak boleh mengorbankan pertumbuhan ekonomi hanya karena kita terlalu eksesif dan agresif di dalam menerapkan aturan-aturan terutama kepada para pejabat publik yang akhirnya menyebabkan mereka tidak berani mengambil keputusan,” ujarnya.
Terkait sidang MSEAP di Seoul, Fahri Hamzah juga menjelaskan bahwa Indonesia pernah memiliki leadership di dalam forum-forum internasional bahkan sangat aktif dan menonjol serta dianggap bagian dari Eurasian.
“Kita harus serius di setiap forum yang kita hadiri. China sekarang ini dengan inisiatifnya di Asia Tengah khususnya, sedang menghidupkan kembali jalur sutera atau silk road, dan ini akan menjadi kawasan yang sangat penting. Karena itu kita harus terlibat secara serius dan implementasinya di dalam level eksekutif ini juga harus berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurut Fahri Hamzah, keterlibatan DPR RI dalam forum speaker negara-negara Euro Asian ini harus ditanggapi secara positif oleh pemerintahan Joko Widodo untuk menindaklanjuti pertemuan di kawasan ini.
“Forum ini penting dan menarik di masa depan karena menyeret pertumbuhan ke Timur yang tadinya didominasi oleh negara-negara di Barat yang dianggapnya itu senja dalam ekonomi,” katanya.
Pada bagian lain, Fahri Hamzah juga memuji capaian pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. “Saya kira ini adalah capaian yang perlu dicontoh oleh Indonesia, karena Korea Selatan ini adalah negara yang alert perang dengan Korea Utara, tetapi pertumbuhan ekonomi dan income per kapitanya jauh di atas kita, sekitar US$28 ribu per kapita, Bahkan tiga kali lipat dari kita. Nah itu yang harus dicontoh secara baik dari negara ini,” katanya.
Sementara itu, rencananya pada sore hari waktu Seoul, Fahri Hamzah bersama rombongan akan bertemu dengan Anti Corruption and Civil Right Commission (ACRC) yaitu lembaga yang menggabungkan banyak lembaga termasuk Ombudsman Korea di dalamnya.
Sebelumnya, pada Senin 26 Juni 2017, Delegasi Parlemen Indonesia melakukan pertemuan dengan Transparency International Korea. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai tumbuhnya kekuatan civil society terkait dengan kontrol terhadap pemerintahan dalam hal tindak pidana korupsi dan penyelewengan. Dengan demikian, diperlukan sistem demokrasi yang transparan dengan dibentuknya KICAC pada 2002.
Dalam perkembangannya terdapat kebutuhan untuk mengonsolidasikan kewenangan mengenai pemberantasan korupsi, hak-hak sipil dan ombudsman yang selanjutnya mengarah kepada pembentukan ACRC.
Di sistem Korsel, kewenangan investigasi masih berada di kepolisian. Kewenangan penuntutan berada di kejaksaan.
Terkait dengan penyadapan, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengaduan. Dalam perkembangannya tampaknya terdapat keinginan ACRC untuk melakukan investigasi.
Turut serta dalam rombongan Anggota BKSAP Sartono (F-PD) dan Nurhayati Manoarfa (F-PPP). (webtorial)
