- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Dua terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto, menyampaikan pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017.
Dalam persidangan, Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, mengakui ada pemberian uang kepada pejabat di Sekretariat Kabinet.
Sugiharto mengungkapkan memberikan uang sejumlah Rp30 juta kepada pejabat di Sekretariat Kabinet itu.
"Untuk pengambilan surat keputusan kenaikan pangkat Bapak Irman," kata Sugiharto saat membacakan pembelaan atau pledoi.
Keterangan Sugiharto sesuai dengan surat tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam surat tuntutan itu, jaksa menerangkan, pada November-Desember 2012, Sugiharto juga memberikan sejumlah uang kepada staf pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretariat Komisi II DPR RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Salah satunya, disebut jaksa, diberikan kepada pejabat di Sekretariat Kabinet itu untuk pengambilan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Irman, yang adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.
Uang yang seluruhnya berjumlah Rp460 juta itu terkait usulan dan pembahasan tambahan anggaran penerapan e-KTP tahun 2013. Uang itu berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.
Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.
