- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan seluruh elemen masyarakat terkait bahaya paham keagamaan radikal ekstrem yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia menyebutkan sebuah hasil penelitian, hampir sembilan persen remaja Indonesia cenderung berpikir anti NKRI.
"Beberapa hasil survei menyebutkan bahwa hampir sembilan persen remaja, siswa dan ada mahasiswa trennya yang memiliki permakluman pada konsep-konsep anti Pancasila dan tidak berseiring dengan NKRI," kata Khofifah di Yayasan Khadijah Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 15 Juli 2017.
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu menjelaskan, pemuda tersebut juga berkecenderungan menerima konsep-konsep sistem khilafah yang kerap disebarkan oleh kelompok keagamaan bercorak radikal ekstrem. "Saya sebagai Ketua Yayasan Taman Pendidikan Islam Khadijah, harus melakukan penguatan kepada guru," ujar Khofifah.
Untuk itu, dia berpandangan, guru memiliki peran penting dalam menjaga anak didiknya agar tidak tersusupi paham-paham keagamaan yang menyimpang. "Guru fisika, guru kimia, olahraga, guru biologi, harus membangun sinergitas di antara program-program yang memiliki muatan keagamaan," ujarnya.
Dengan begitu, jelas Khofifah, kelak ketika lulus jadi apapun anak didik kelak, maka hati dan pikirannya terbentuk di atas pondasi NKRI. "Karena di sekolah pendidik tidak hanya menyiapkan siswa dari SD, SMP, SMA bisa ke perguruan tinggi. Kualitas pendidikan penting, tapi mengintegrasikan keagamaan dengan kebangsaan juga sangat penting," katanya.
Khofifah mengingatkan, kepada para guru dan orang tua bahwa saat ini anak mudah sekali terkontaminasi pemahaman keagamaan yang tidak jelas sumbernya. Melalui aplikasi media sosial, pengetahuan agama cenderung menyimpang itu disusupkan kelompok-kelompok tertentu.
"Sekarang gampang orang belajar agama ke gadget (telepon genggam), tanpa mengetahui secara jelas sumbernya sahih atau tidak," ujar Khofifah. (mus)
Mantan Teroris Poso Dukung Penuntasan Masalah Terorisme di Sulawesi Tengah
Mantan narapidana kasus terorisme, Arifuddin Lako, mendukung upaya BNPT dan Kepolisian dalam menuntaskan masalah radikalisme terorisme di Sulawesi Tengah.
