- VIVA/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tengah menyebut, banyak dosen perguruan tinggi di wilayahnya terdeteksi terafiliasi dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"HTI ini tidak hanya di tubuh pemerintah, tapi juga di kampus-kampus juga berkembang dengan subur. Di Jawa Tengah banyak. Karena tidak hanya mahasiswanya, dosen pun juga banyak," kata Atiek Surniati, Kepala Bidang Ketahanan Bangsa Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jawa Tengah, di Semarang pada Rabu, 26 Juli 2017.
Klaim itu, menurut Atiek, setelah pemerintah melakukan penelusuran aktivitas HTI sejak lama. Meski tak menyebut perguruan tinggi mana saja, pemerintah kini terus mendata mereka untuk tindakan lanjutan.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memanggil seluruh rektor di Jawa Tengah untuk mendata keberadaan anggota ormas yang baru dibubarkan itu.
"Jangan sampai HTI ini bisa menjadi bahaya laten seperti PKI tahun 1965 silam. Jangan sampai dictingkat atas sudah dibubarkan tapi di tingkat bawah masih banyak menghimpun kekuatan," ujarnya.
Mendata PNS
Pendataan juga dilakukan di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Khusus PNS, Pemerintah Provinsi masih menyusun kriteria-kriteria khusus yang ampuh mendeteksi keberadaan pengikut HTI.
"Sebetulnya, kalau kita melihat secara kasat mata dari pertemuan-pertemuan mereka. Jadi semua intelijen kita juga bergerak untuk diambil langkah tegas," katanya.
Mengenai apakah masih ada aktivitas HTI setelah organisasi itu dibubarkan, Atiek mengaku di Jawa Tengah cenderung kondusif. Belum teramati gerakan-gerakan HTI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Untuk sementara mereka masih diam. Tapi kita menyebarkan teman-teman intelijen untuk memantau hal itu. Intinya kami pantau terus," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Bupati Garut Rudy Gunawan, mengaku sedang mendata pegawai negeri di lingkingan pemerintahannya yang ditengari menjadi kader HTI atau ormas lain yang anti-Pancasila. "Terus kami ingatkan dan kami menelusuri kemungkinan ada pegawai yang menyimpang dan anti-Pancasila," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan surat edaran kepada para pegawai agar tidak bergabung dengan organisasi anti-Pancasila, terutama sejak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pemerintah masih mencari payung hukum untuk memberhentikan PNS yang terlibat HTI, sehingga penonaktifan itu tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari. "Sanksinya dipecat, diberhentikan. Memang sejauh ini tidak ada, tapi kita ingatkan," ujarnya.
