- VIVA.co.id/setkab.go.id
VIVA.co.id – Polemik penerapan sekolah lima hari di Indonesia memberi perhatian khusus bagi Presiden Joko Widodo. Ini ditunjukkan Jokowi lewat unggahan statusnya di Twitter resminya, Senin, 14 Agustus 2017.
Di akun @jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan sampai mengunggah tiga status khusus berkaitan dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Tiga unggahan tweet ini sedikit berbeda dengan kebiasaan Jokowi merespons aspirasi publik soal kebijakannya. Sebab biasanya Jokowi hanya mengunggah status satu kali saja ketika menyikapi apa yang menjadi perbincangan publik.
Saya tegaskan lagi: tidak ada keharusan untuk 5 hari sekolah. Yang selama ini 6 hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah -Jkw
— Joko Widodo (@jokowi) 14 Agustus 2017
Sekolah2 yg sudah atau mau menerapkan program Full Day School tetap dibolehkan, asalkan diterima masyarakat & tokoh agama setempat -Jkw
— Joko Widodo (@jokowi) 14 Agustus 2017
Intinya program pendidikan karakter Full Day School, fleksibel. Yang terpenting pendidikan anak didik tetap berkualitas -Jkw
— Joko Widodo (@jokowi) 14 Agustus 2017
Namun, seperti dikutip dari unggahan status itu, sepertinya Jokowi seolah membenarkan bahwa pemerintah memang menggunakan istilah kata Full Day School atau FDS dalam konsep pendidikan di era Jokowi.
Ini seperti berseberangan dengan penuturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang menolak menggunakan istilah Full Day School.
"Tidak ada full day school, yang adanya penguatan pendidikan karakter," ujar Muhadjir beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Program lima hari sekolah dengan waktu tambahan belajar bagi siswa ini bermula dari Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
Dalam konsep ini, masa belajar siswa di sekolah akan menyesuaikan dengan waktu kerja guru PNS yakni selama lima hari dengan jam kerja selama delapan jam kerja.
Namun peraturan itu rencananya akan direvisi dalam bentuk Peraturan Presiden yang dijanjikan akan mengakomodir kekhawatiran banyak pihak tentang hilangnya sekolah madrasah dan pondok pesantren.
Sebab dengan delapan jam sekolah, maka anak-anak tidak akan memiliki kesempatan lagi belajar di madrasah dan lain sebagainya.
Hingga kini, pepres itu masih dalam tahap pembahasan dan pematangan. "Sekarang kami sedang menggodok pedomannya, bersama Kementerian Agama. Juklak (petunjuk pelaksanaan)-nya juga sedang digodok bersama tim sekarang. Nanti kami sinkronkan," kata Muhadjir.
Penolakan Full Day School
Sejak wacana full day school menguat oleh pemerintah sejak akhir 2016. Gelombang penolakan langsung bermunculan atas rencana ini.
Organisasi Nahdlatul Ulama misalnya, mereka langsung mengecam bahwa konsep ini justru tidak akan membangun karakter anak seperti yang diinginkan negara.
"Full day school justru kebalikannya. Tidak membentuk karakter karena anak tidak bisa mengaji. Waktunya hanya untuk sekolah," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj.
Tentu tak cuma NU saja yang menolak full day school. Sejumlah daerah pun langsung menyerukan penolakan ini dengan beragam cara.
Termasuk dilakukan oleh sejumlah anak-anak yang kini justru menuai protes dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dimana sempat menjadi viral di jejaring sosial, anak-anak berbaju ala santri justru mengucapkan kalimat tak pantas atas penolakan konsep full day school.
"Bunuh, bunuh, bunuh menterinya sekarang juga," teriak anak-anak yang terekam dalam video di jejaring sosial.
Atas itu, KPAI menyayangkan keterlibatan anak-anak tersebut. "KPAI melihat dengan adanya ucapan atau ujaran kasar sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan etika dan moral kebangsaan kita," ujar Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty.
Apa pun itu, jika kini Jokowi menyebut bahwa full day school bukanlah kewajiban sekolah. Maka berapa sekolah Indonesia yang kini siap menerapkan kebijakan ini?
