- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi atas penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia, ditaksir bisa meningkat.
Kasus ini telah menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung, sebagai tersangka.
Sejauh ini, KPK menduga kasus korupsi itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun. Nilai tersebut sama dengan kewajiban yang masih harus dibayar oleh Sjamsul sebagai obligor BLBI.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, membengkaknya nilai kerugian keuangan negara ini, lantaran baru dihitung sementara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apalagi KPK masih melakukan proses penyidikan.
"Terakhir diperoleh (kerugian keuangan negara) Rp 3,7 triliun dan ada kemungkinan kerugian keuangan negara juga bertambah dari proses penghitungan tersebut dan penyidikan yang berjalan," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat 25 Agustus 2017.
Febri mengatakan, penyidik akan terus berkoordinasi dengan BPK RI. Salah satunya untuk merampungkan perhitungan kerugian keuangan negara, atas pemberian SKL BLBI terhadap Sjamsul Nursalim.
"Kami akan bertemu BPK RI kembali untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara," kata Febri.
KPK: Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Belum Kedaluwarsa
Merujuk pada penanganan kasus Syafruddin Temenggung.
