- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, mencemaskan fenomena kian banyak orang mulai mempertentangkan demokrasi dengan Islam.
Fenomena itu, katanya, tak bisa dibiarkan atau didiamkan begitu saja. Melainkan harus ada solusi nyata sebagai upaya meredakan yang disebutnya ketegangan hubungan antara agama dan negara.
"Maka kita perlu bicara tentang solusi di tengah ketegangan antara hubungan agama dan negara; Islam dan negara, situasi itu yang akhir-akhir ini makin mengeras," kata Muhaimin saat menyampaikan kuliah umum di kampus Universitas Diponegoro Semarang pada Rabu, 30 Agustus 2017.
Solusi yang ditawarkan Muhaimin terhadap masalah itu adalah teori alternatif, yakni menerapkan secara menyeluruh konsep Islam rahmatan lil alamin, karena dengannya negara dan agama bisa berjalan berkesinambungan.
Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dan ideologi Islam politik, dia berpendapat, wajib diturunkan ke dalam program kerja konkret bagi siapa saja yang meyakininya. Artinya, Islam politik bukan dimaknai sebagai hal yang negatif. "Islam politik adalah Islam rahmatan lil alamin; Islam yang memanusiakan manusia," tuturnya.
Konteks rahmatan lil alamin, menurutnya, merujuk perintah Alquran kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad, yakni dengan menebar rasa kasih sayang dan kenyamanan bagi alam semesta, bukan pada manusia semata.
"Oleh karena itu dimensinya keadilan dan kemanusiaan, maka Islam rahmatan lil alamin adalah bersifat aktif," katanya.
Dia menyayangkan, masih banyak umat Islam yang mengaku Pancasilais justru memilih diam, meski mengamini konsep rahmatan lil alamin. Sikap diam itu, katanya, justru bukanlah bentuk nyata membumikan Pancasila.
"Karena memahami Islam rahmatan lil alamin sebatas berita, bukan perintah. Islam rahmatan lil alamin itu perintah untuk proaktif menebar keselamatan dan rasa damai; menebar hidup yang mulia, kemakmuran serta membela kaum lemah," katanya.
Selain dihadiri civitas academica Universitas Diponegoro, kuliah umum juga dihadiri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir; Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo; Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri; dan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Imam Nahrawi.
