- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti.
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla tak meyakini ada rencana menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia. Terutama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta [ada Minggu, 18 September 2017.
"Saya tidak yakin jika hal yang dibicarakan LBH adalah agar PKI tumbuh kembali. Mungkin hanya pelajaran sejarah lah," ujar JK dikutip dalam keterangan pers Sekretariat Wakil Presiden, Selasa, 19 September 2017.
Menurut JK, secara prinsip negara telah memastikan pelarangan terhadap pendirian kembali PKI. Ketentuan itu telah diatur dalam Tap MPRS No XXV/MPRS/1966.
"(Karena itu) Jangan ada upaya menghidupkan kembali PKI, itu melanggar Tap MPR," ujarnya.
Sementara itu, Mayjend (Purn) Kivlan Zen, justru meyakini bahwa YLBHI memang sedang merencanakan untuk menghidupkan kembali aktivitas PKI di tanah air.
"Dia (YLBHI) menghidupkan PKI," ujar Kivlan saat dihubungi.
Atas itu, Kivlan mendesak agar YLBHI dibubarkan oleh pemerintah. Sebab lembaga ini justru kerap menampung apa pun aktivitas yang menaungi rencana pendirian kembali PKI.
"(Menyelenggarakan) Seminar yang menyalahkan pemerintah Indonesia Orde Baru dan kemudian meminta mencabut TAP MPRS. Itu kan, berarti melanggar UUD," ujar tokoh militer yang tersandung kasus makar ini.
