- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku mendapat laporan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh mengenai aparatur dinas kependudukan di daerah yang bandel dalam persoalan blangko e-KTP.
Laporan ini karena adanya aparat petugas yang berbohong saat melayani masyarakat. "Bagi yang bohong kepala Dinas kami minta diganti. SK saya yang buat. Kami akan minta kepada Bupati dan Walkot buat usulkan penggantian," kata Tjahjo usai peringatan Bulan Peduli Kanker yang di hadiri Ibu Negara, Iriana Joko Widodo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu 20 September 2017.
Dia menjelaskan, para petugas di dinas kependudukan yang berbohong dengan menyatakan blangko e-KTP habis tak bisa disalahkan. Karena para staf di lapangan berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas. "Tetap yang tanggung jawab di atas. Harus tetap kontrol terus," ujarnya menegaskan.
Sementara itu Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan agar para Kepala Dinas dan jajarannya tak melakukan kebohongan pada masyarakat. Dinas Kependudukan di daerah diminta segera mencetak e-KTP masyarakat yang telah melakukan perekaman yang datanya tak bermasalah.
"Saya minta beri informasi yang jujur dan transparan kepada masyarakat, kalau blangko habis segera ambil di pusat. Sebab di pusat blangko tersedia cukup. Lelang yang 7,4 juta sudah selesai," ujarnya.
Zudan meminta dinas kependudukan daerah terus melakukan edukasi pada masyarakat agar segera melakukan perekaman data e-KTP. Karena hal ini menyangkut hak setiap warga negara Indonesia yang diatur undang-undang.
"Pertama bagi yang belum rekam data silakan rekam, karena kalau tak merekam pasti KTP elektroniknya tidak jadi. Edukasi kedua, dicek dulu pernah rekam ganda apa enggak.” (mus)
INFOGRAFIK: Cara Buat KTP Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan rencana penggantian e-KTP fisik dengan KTP Digital atau disebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
