- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA.co.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei menjelaskan jika sebelum status dinaikkan menjadi awas alias masih siaga radius zona merah masih ditetapkan sejauh 6 kilometer.
Pada cakupan wilayah itu terdapat 50 ribu jiwa warga yang harus diungsikan. Kini, setelah level dinaikkan menjadi awas dan zona merah diperluas menjadi 12 kilometer, maka kurang lebih terdapat 100 ribu jiwa yang harus diungsikan.
"Sudah kita bicarakan siapa yang akan dievakuasi mulai dari masyarakat rentan yakni mulai dari balita, orangtua, ibu hamil dan lain-lain," kata Willem di Karangasem, Bali, Sabtu 23 September 2017.
BNPB, Willem melanjutkan, akan mendirikan posko nasional sebagai pendamping penanggulangan bencana Gunung Agung. Sementara penanggung jawab secara keseluruhan tetap berada di tingkat Kabupaten Karangasem. Sementara itu, soal pemenuhan logistik pengungsi Willem mengaku akan mengerahkan segala potensi dan sumber daya di tingkat nasional.
"Kita sudah koordinasi dengan bupati dan gubernur, ada dukungan dari provinsi dan pusat, dalam hal ini BNPB. Apabila diperlukan anggaran, kita bisa akses anggaran dana cadangan penanggulangan bencana," ujarnya.
Untuk dana cadangan dan persiapan logistik Willem memastikan tak ada masalah. "Saya sudah cek, kita pastikan sudah siap," katanya. Willem juga mengaku institusinya membackup sistem peralatan kegawatdaruratan.
?"Kita akan backup peralatan yang tidak dimiliki oleh Kabupaten Karangasem. Contohnya sirine, kita sedang bawa sirine, sekarang dalam perjalanan dari Jakarta ke Bali. Lalu apalagi yang dibutuhkan, masker pun kita siapkan," katanya.
"Dukungan logistik sudah disiapkan untuk evakuasi. Kelengkapan, makanan, air bersih siap. Dana yang disiapkan masih bisa ditangani kabupaten. Apabila kabupaten kurang, bisa pakai dana provinsi,” kata Willem.
Dan apabila provinsi tidak cukup, ada dana yang disiapkan dari pusat. Berapa kebutuhannya memang belum pasti. Tapi dari pusat sudah disiapkan Rp500 juta. Itu bisa digunakan jika diperlukan untuk operasionalisasi posko. Jadi disesuaikan dengna dinamika di lapangan.
