MUI: Film G 30 S PKI Masih Relevan

Ilustrasi/Peringatan 50 tahun G30 S PKI di Indonesia
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

VIVA.co.id – Majelis Ulama Indonesia mendukung pemutaran film penumpasan dan pengkhianatan G30 S/PKI yang digagas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pemutaran film itu dinilai sebagai usaha dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia akan bahaya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila.

Cek Fakta: Video PKI Dukung Anies

MUI meyakini pemutaran film tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kewaspadaan kepada masyarakat khususnya generasi muda terhadap bahaya ideologi komunisme.

"MUI berharap dengan adanya pemutaran kembali film penumpasan dan pengkhianatan G 30 S/PKI tersebut tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan apalagi mengarah kepada tuduhan dan fitnah seakan-akan pemutaran film tersebut ditujukan untuk mendiskreditkan kelompok atau pihak tertentu," kata Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Saadi dalam keterangan persnya, Senin, 25 September 2017.

Keturunan PKI Boleh Masuk TNI, Begini Penjelasan Jenderal Andika Perkasa

Zainut menyadari sekarang ini masih ada sekelompok orang yang tidak senang dengan pemutaran kembali film G 30 S/PKI, dengan alasan film tersebut sudah tidak relevan dan sarat dengan kepentingan politik Orde Baru. "Saat ini tidak ada lagi alasan tersebut, karena Orde Baru sudah bubar," ucapnya.

Sementara itu, menurut dia, ada kebutuhan lain yang sangat penting yaitu pemahaman sejarah kepada generasi muda tentang peristiwa pemberontakan dan penghianatan PKI kepada bangsa dan negara yang menimbulkan trauma sejarah bagi perjalanan bangsa.

Mahfud MD Tegaskan Presiden Jokowi Tidak Pernah Meminta Maaf ke PKI

"Jadi menurut hemat kami pemutaran film penumpasan dan pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI masih sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini," ujar pria yang juga anggota DPR dari Fraksi PPP ini.

Disamping itu, film G 30 S/PKI sebagai film dokumenter atau sejarah juga sudah memiliki izin tayang dari Lembaga Sensor Film (LSF), dan izin tersebut sampai sekarang ini belum pernah dicabut. Jadi sah-sah saja jika ada stasiun televisi nasional atau kelompok masyarakat yang ingin menayangkan kembali film tersebut," tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Bagi yang ingin menonton tidak dilarang, dan bagi yang tidak suka juga dipersilakan.

"Yang penting bagi kita semua adalah tetap menjaga semangat persatuan, sikap toleransi dan perdamaian sesama anak bangsa," imbuhnya.

Terhadap rencana Pemerintah untuk membuat film G 30 S/PKI dengan versi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial, MUI lanjutnya, mendukung pemerintah sepanjang film tersebut didasarkan kepada bukti dan fakta kebenaran sejarah yang adil, jujur dan obyektif.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui telah memerintahkan para prajuritnya untuk memutar ulang film Penghianatan G 30 S/PKI yang kini sedang menjadi kontroversi.

 perintah itu tidak ada hal lain yang ingin ditunjukkan selain memberikan pengetahuan akan sejarah Indonesia. Hal ini untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa dan generasi muda, jangan sampai peristiwa yang sama terulang kembali karena peristiwa itu sangat menyakitkan.

Selain di markas-markas militer, TNI juga menfasilitasi warga yang ingin menonton bareng film G 30 S/PKI. Bila antusiasmenya tinggi, bukan tidak mungkin film itu akan terus diputar hingga HUT TNI tanggal 5 Oktober nanti.  

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya