Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI Soal Isu Lima Ribu Senjata

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Kiri) bersama Presiden Joko Widodo (kanan).
Sumber :
  • Biro Pers Kepresidenan

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengaku sudah meminta klarifikasi ke Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pernyataannya mengenai lima ribu pucuk senjata yang dibeli institusi lain, yang mengatasnamakan Presiden.

Dito Mahendra Divonis 7 Bulan, Langsung Keluar Penjara

"Ya, tadi malam, setelah saya dari Bali. (Jenderal Gatot Nurmantyo) Sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan," kata Jokowi, di Jakarta Convention Center, Rabu 27 September 2017.

Selama sehari kemarin, Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bali. Baru kembali ke Jakarta dan tiba di Lanud Halim Perdanakusumah pada Selasa malam, 26 September 2017.

5 Alutsista Asli Buatan Indonesia Ini Laris Manis Dipesan Negara Lain

Namun apa saja yang dijelaskan oleh Gatot ke Presiden Jokowi, menjadi rahasia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan membeberkan apa yang diperbincangkannya dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu lima ribu pucuk senjata itu. "Ya tidak bisa semua saya sampaikan," kata Jokowi.

Jokowi merasa tidak perlu menjelaskan lagi mengenai polemik itu. Karena sudah diwakilkan oleh Menko Polhukam Wiranto, yang sebelumnya sudah memberi penjelasan terkait isu tersebut.

Bandar Narkoba Diringkus, dari Sepasang Kekasih Pengedar Ganja Hingga yang Bersenjata-api

"Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulangi," kata Jokowi.

Dalam penjelasannya pada Minggu 24 September 2017 lalu, Wiranto menyebut kalau pembelian senjata tanpa seizin TNI itu adalah pengadaan untuk Badan Intelijen Negara (BIN). Namun bukan 5 ribu pucuk, seperti yang diucapkan Gatot. Tapi 500, dan bukan senjata standar TNI, sehingga izinnya cukup melalui Mabes Polri.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan dalam forum internal dan bukan kepada publik bahwa ada institusi di luar TNI yang memesan senjata api ilegal. Gatot menyebut senjata itu dipesan institusi non militer dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya