Enam Catatan ICW Sebelum Densus Tipikor Dibentuk

Aktivis ICW Emerson Yuntho
Sumber :
  • ANTARA/Jessica Helena Wuysang

VIVA – Indonesia Corruption Watch menilai, ada beberapa catatan penting yang harus dicermati dari rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ICW mencatat, ada enam isu yang perlu diwaspadai terkait hal tersebut.

ICW Tunggu Langkah Konkrit Jokowi Undangkan RUU Perampasan Aset

“Jangan sampai pembentukan Densus Tipikor itu tidak hanya bisa menyelesaikan masalah, tapi juga menambah masalah,” kata Koordinator Divisi Monitoring Peradilan dan Hukum ICW Emerson Yuntho dalam sebuah diskusi, Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Emerson pun menjabarkan enam isu tersebut. Pertama, belum adanya kajian akademik yang bisa dikritisi publik. Kedua, landasan hukum yang belum kuat, apakah pembentukan Densus Tipikor menggunakan keputusan presiden ataupun instruksi presiden.

ICW Heran Kejagung Tidak Tuntut Hukuman Mati Pinangki

Ketiga, ruang lingkup Densus Tipikor yang masih abu-abu. Menurut Emerson, ada indikasi yang jelas ruang lingkup Densus Tipikor tidak jauh berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dikhawatirkan hanya akan menimbulkan masalah baru.

“Ini mirip-mirip sama KPK. Apa jangan-jangan ini ide untuk saingi KPK? Posisi ICW mendukung, tapi ini masih agak abu-abu,” jelasnya.

ICW Usul Satgas Khusus untuk Novel Baswedan Cs di Polri

Kemudian tiga catatan terakhir adalah dari sisi independensi Densus Tipikor ke depan, momentum, serta hambatan dalam undang-undang yang diyakini akan memengaruhi kinerja Densus Tipikor. Maka dari itu, pemerintah pun diharapkan ikut turun tangan dalam rencana pembentukan lembaga tersebut.

.“Perlu ada kepastian, ini bebas dari intervensi. Harus dikaji lebih dalam, memperkuat diri sendiri, atau yang sudah ada. Atau justru ingin ambil alih KPK,” katanya. (ase)

Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan. (Foto ilustrasi).

ICW Minta PKB, PAN dan Golkar Cabut Wacana Penundaan Pemilu 2024

Usulan Pemilu 2024 ditunda bisa kacaukan tatanan demokrasi. Selain itu, beri pendidikan politik yang buruk.

img_title
VIVA.co.id
2 Maret 2022