- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA – Demokrasi di suatu negara, termasuk Indonesia, diprediksi menjadi matang bila pendapatan per kapita penduduk di negara itu mencapai minimal US$6.600 atau sekitar Rp89,29 juta.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, yang mengutip salah satu penelitian ilmiah mantan Wakil Presiden RI Boediono tentang keterkaitan demokrasi dan kemajuan ekonomi suatu negara.
"Kalau sudah punya pendapatan sebesar itu, logikanya, masyarakat sudah melek politik. Sudah tahu hak dan kewajiban politiknya. Ada kesadaran, kalau-kalau salah memilih pemimpin, maka sama saja dengan menggadaikan lima tahun hidupnya," ujar Wiranto, berbicara di hadapan para penyelenggara pilkada dalam Rapat Koordinasi Nasional di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2017.
Wiranto menyampaikan, pendapatan per kapita Indonesia saat ini baru mencapai US$3.300 atau sekitar Rp44,64 juta. Wiranto menyampaikan, hal itu membuat taraf demokrasi Indonesia saat ini baru menuju matang. Ketidakmatangan itu, di antaranya bisa dilihat dari masih mudahnya politik uang memengaruhi masyarakat menentukan pilihannya dalam kontestasi pilkada atau pilpres/pileg.
"Dengan pendapatan kita yang masih US$3.300 per kapita, memang, di sana-sini jujur kami katakan bahwa masih ada yang namanya serangan fajar, serangan senja," ujar Wiranto.
Saat ini, pemerintah menargetkan pendapatan per kapita nasional mencapai US$6.600 pada 2025 atau setara dengan negara kelas menengah lainnya. Visi tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan daya saing Indonesia.
Tapi, itu juga harus didukung oleh rendahnya inflasi yang ditargetkan mencapai 2 persen dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 persen.
Pilkada Serentak di Sumut, Mendagri: Semua Siap
Pilkada serentak ini harus mengikuti protokol kesehatan.
