- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Penyelesaian kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Bawedan belum menemui titik terang hingga saat ini. Karena itu, dorongan agar pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta kini semakin menguat.
Ketua Divisi Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur menganggap pemerintahan Presiden, Joko Widodo memang sangat lambat dan tidak tegas terkait dengan kasus penyiraman Novel.
"SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lebih baik daripada Jokowi, kenapa 2012 dia membentuk tim 8. Jadi, tim pencari fakta enggak ujug-ujug kita minta sekarang," kata Isnur dalam sebuah diskusi dengan tema 'Kasus Novel Setelah 200 Hari' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 4 November 2017.
Isnur menambahkan, saat itu dalam pembentuk Tim 8 yang di Ketuai Adnan Buyung Nasution sebagai kepala negara, SBY mampu menyelesaikan pertentangan antara KPK dan Polri.
"Ingat lho KPK dikepung Kepolisian saat itu untuk menangkap, Novel. Karena, Novel memiliki Satgas yang menangkap jenderal aktif kepolisian. Kakorlantas, Djoko Susilo dan terbukti ia bersalah," ungkapnya.
Isnur berharap Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas untuk mengungkap kasus Novel. "Tim di bawah Presiden Jokowi penting untuk tunjukkan pro anti korupsi dan perkuat anti korupsi," tegasnya.
Ia khawatir bila Presiden Jokowi tidak segera mengambil sikap terkait kasus penyerangan Novel justru akan semakin mempersulit upaya pengungkapan tersebut.
"Kalau didiamkan terus, bukti makin hilang, saksi enggak tahu ke mana. Penting ada terobosan cepat dari presiden, TGPF bagian dari usaha kami, ini terobosan legal di bawah perlindungan Presiden, Novel sebut ada jenderal dan lain lain," paparnya.
Selain itu, ia berharap rencana Presiden Jokowi untuk memanggil Kapolri Jenderal, Tito Karnavian dapat menghasilkan sesuatu yang konkret dalam menuntaskan kasus Novel Baswedan.
"Kalau besok panggil Pak Tito harus ada ukuran jelas. Mau sampaikan kapan? Pak Jokowi harus kasih target pak Tito," katanya.
