Kemenko PMK Sinergikan Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Simulasi Penanggulangan Bencana Korban Banjir
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk Sinergi Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Rakor ini dipimpin oleh Masmun Yan Mangesa selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana. 

Kemenko PMK Usul 5 Provinsi Baru Masuk Prioritas Penanganan Stunting

Desa tangguh bencana (Destana) adalah Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

Dalam Rakor tersebut, Yan menjelaskan tentang capaian Destana dari tahun 2012 hingga 2017 sebanyak 528 Desa. Untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 30 persen di kabupaten/kota, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebanyak kurang lebih 5000 desa. Maka dari itu, menurut Yan diperlukan monitoring dan evaluasi Destana di 2-3 Destana yang dibentuk tahun 2015-2017.

Pemerintah Segera Buka Lumbung Pangan Atasi Kelaparan di Papua Tengah, Dijaga Tentara

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bernardus Wisnu Widjaja memaparkan, 4 indikator kunci Desa dan Kelurahan tangguh  bencana yaitu Penguatan kualitas layanan dasar; Penguatan Pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi Perubahan Iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat;  Sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana; Penguatan Sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana. Berdasarkan APBN BNPB 2017 terdapat 150 Destana. 

Sedangkan untuk rencana pengembangan desa tangguh bencana, dilaksanakan melalui Pengembangan desa tangguh bencana mandiri, dan Sinergitas program penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan payung desa tangguh.

Zonasi PPDB Bakal Dievaluasi, Kemenko PMK: Seleksi Umur Paling Aman

Masing-masing perwakilan dari K/L seperti, Kemendesa PDTT, Kemensos, Kemendagri dab BPS dalam kesempatan ini juga turut melaporkan tentang rencana dan capaian yang telah dilakukan di K/L-nya masing-masing. Sementara itu, Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana, Kemenko PMK, Herbin memberikan masukan agar masing-masing K/L membuat maping program dan membuat irisan terkait dengan indikatornya untuk lebih memudahkan dalam mencapai target.

Diakhir rapat, Yan berharap agar informasi atau rencana yang akan dilaksanakan di masing-masing K/L disampaikan kepada Kemenko PMK agar dapat bersinergi. “Rakor ini adalah untuk mensinkronkan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan atau program ini dengan terintegrasi,” tutup Yan. (webtorial)

Kideco memperoleh 10 penghargaan di ajang ICA 2023

Kemenko PMK: Perusahaan Wajib Sejahterakan Masyarakat, Jangan Hanya Ambil Untung

Staf Khusus Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ravik Karsidi menegaskan perusahaan tidak boleh hanya mengambil untung.

img_title
VIVA.co.id
5 Desember 2023