- ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
VIVA – Lembaga riset dan advokasi bidang hukum dan lingkungan hidup, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menilai respons pemerintah terhadap pencegahan kebakaran hutan di Indonesi selama 2017 sudah membaik. Hal ini ditandai dengan penurunan titik panas (hotspot).
"Kita apresiasi saat ditemukan hotspot penanganan cukup cepat dan adanya penurunan hotspot dan tak ada lagi kebakaran," kata Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL, Rika Fajri, di Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.
Namun, masih ada catatan lain. Menurut Rika, terkait respons penanggulangan kebakaran yang belum sistemis dan lebih banyak bersifat berdasarkan laporan masyarakat.
"Penanggulagan jor-joran pemerintah tidak membuat perusahaan sadar perlu memadamkan," ujarnya.
Rika menekankan, selama ini pemadaman hotspot juga belum efektif. Kata dia, seperti segala sumber daya dikerahkan secara berlebihan untuk memadamkan area tersebut. Padahal, hal ini bisa dimanfaatkan untuk menangani area lain.
Kemudian, pemerintah juga belum secara merata melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Ekosistem yang rusak belum tertangani dengan optimal.
Program perhutanan sosial
ICEL juga mengungkapkan pelaksanaan program perhutanan sosial di seluruh Indonesia masih minim hingga akhir tahun 2017. Mestinya, pemerintah sudah mencapai 7,6 juta hektar atau sekitar 60 persen total target. Namun, yang baru direalisasikan hanya 1,1 juta hektar.
"Pemerintah baru menetapkan area seluas 1,1 juta hektar," kata Divisi Kehutanan dan Lahan Icel, Rika Fajri, di Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.
Menurut Rika, total target untuk perhutanan sosial yang direncanakan pemerintah sebanyak 12,7 juta hektar di seluruh Tanah Air dari tahun 2015 hingga tahun 2019.
Dengan realisasi tersebut, capaian pemerintah dalam membuat perhutanan masyarakat hingga tahun ini masih jauh dari target yang ditetapkan. "1,1 Juta hektar jauh sekali dibanding target yang ada," katanya.
Program perhutanan sosial merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.
