- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menilai penyebutan nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus e-KTP sebagai ujian bagi pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi telah mempersilakan agar memproses persoalan ini.
Pipin meminta agar di belakang jangan sampai ada yang mengintervensi KPK. "Dengan munculnya nama Puan dan Pramono menjadi ujian pemerintahan Jokowi, apakah betul menjalankan agenda penegakan hukum dan Nawacita, menolak negara lemah dengan penegakan hukum antikorupsi," kata Pipin dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 24 Maret 2018.
Ia pun mengingatkan jangan sampai KPK diintervensi. Misalnya saat dulu KPK bergerak dan bersikap tegas tapi malah ada ancaman di belakangnya. Ada ancaman KPK dibubarkan dan komisioner KPK dikriminalisasi.
"Presiden Jokowi mempersilakan diproses secara hukum. Tapi jangan sampai ada oknum di belakang mengintervensi KPK," kata Pipin menambahkan.
Ia pun menginginkan agar KPK tetap membasmi korupsi. Hanya saja pembasmian korupsi tetap harus dengan bukti yang cukup. Lalu ia juga meminta agar KPK tak tebang pilih.
"Monggo dibuktikan. Hukuman setimpal. Dahulu ada kasus korupsi tak jelas kerugian, disanksi belasan tahun," kata Pipin.
Menurutnya, semua nama yang disebut harus dibuktikan dan diungkap tanpa terkecuali, baik dari partai pendukung pemerintah atau oposisi. Sebab kepercayaan publik pada KPK harus terus dipelihara.
"KPK dipercaya 86 persen masyarakat Indonesia. Jadi kepercayaan rakyat pada KPK harus dijaga dengan baik," kata Pipin.
