- VIVA.co.id/Moh. Nadlir
VIVA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Yandri Susanto menilai, Peraturan Presiden tentang Tunjangan Hari Raya untuk PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan, itu cenderung parsial. Ia pun meminta, agar pemerintah lebih komprehensif memperhatikan masyarakat.
"Yang lebih penting lagi, di Republik ini tak hanya pegawai negeri saja. Yang di bawah itu jauh lebih menjerit. Nelayan, petani, ojek, jauh harus lebih diperhatikan. Artinya, ini kebijakan parsial saja. Bukan kebijakan komprehensif," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018.
Saat ditanya apa tak sebaiknya dianggarkan untuk pegawai honorer, ia mengatakan, memang akan dipertanyakan kenapa uang Rp35 triliun ini tak digunakan untuk tenaga honorer. Padahal, selama ini dana untuk tenaga honorer saja hanya Rp3 triliun.
"Kemudian, pembangunan yang masih mangkrak. Itu analisa orang di luar. Yang lebih tahu pemerintah. Bagaimana pun tetap kami apresiasi pemerintah yang sudah perhatikan PNS dan pensiunan tentara, tetapi bagusnya berkesinambungan. Kalau bisa gaji yang naik. Kalau cuma THR, kan cuma sebulan, habis itu selesai," kata Yandri.
Ia pun meminta, agar pemerintah melakukan kebijakan yang komprehensif. Sehingga, semua anak bangsa bisa merasa manfaatnya.
"Ini kan tujuannya menaikkan daya beli, kemungkinan besar hanya PNS yang punya daya beli. Bagaimana orang-orang yang gagal panen, petani yang tak punya lahan. Kaum buruh yang pendapatannya kecil. Itu semua harus diperhatikan negara. Jadi, keliru kalau pemerintah hanya melihat PNS yang bisa gerakkan daya beli," kata Yandri.
Ia menyebutkan, PNS hanya sekitar empat jutaan orang. Sementara itu, di luar PNS ada ratusan juta orang. Dia pun mempertanyakan, kenapa saat ini Joko Widodo mulai mengaktifkan lagi soal subsidi. Baginya, hal ini sama dengan subsidi.
"Ada apa di balik itu, saya juga enggak tahu. Pasti orang akan mengarahkan ke sana semua. Kami apresiasi, yang penting uang enggak ganggu kontraksi dan postur anggaran. Jangan dipaksakan, sementara utang kita hampir tembus Rp5 triliun. Dan, yang banyak di republik ini bukan PNS. Tetapi, di luar PNS juga butuh perhatian," kata Yandri.
