- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy mengakui tidak bisa membuka identitas 10 nama yang berpotensi menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi. Namun, dia membuka soal kronologi dan dasar pengambilan keputusan.
Rommy mengawalinya dengan menuturkan sejumlah premis ketidakmungkinan. Pertama, Jokowi tidak mungkin mengambil cawapres yang tidak dikenalnya.
Kedua, tidak mungkin mengajak cawapres yang tidak pernah ada hubungan kerja dengannya, baik hubungan formal sebagai atasan-bawahan atau informal sebagai kolega. Ketiga, tidak mungkin Jokowi mengambil cawapres yang dalam hubungan kerja selama ini pernah mengecewakan atau di bawah standar.
Dan keempat, tidak mungkin yang diambil adalah cawapres yang tidak bisa diterima oleh seluruh parpol pengusungnya.
"Sekarang, bagaimana dengan kemungkinan? Yang pasti pak @jokowi akan menjaga narasi besar NKRI dalam figur capres dan cawapres. Kedua, pak @jokowi pasti mengambil cawapres yang seirama kerja dengan beliau. Karena wapres adalah soulmate, dwitunggal pemimpin bangsa," kata Rommy lewat akun Instagramnya, @romahurmuziy, dikutip VIVA, Rabu, 11 Juli 2018.
Rommy menyampaikan 10 nama bakal cawapres atau kurang itu ada yang merupakan pimpinan parpol, akademisi-cendekiawan-ulama, teknokrat dan profesional. Maka salah satunya tentu adalah di antara cendekiawan Islam puncak yang sudah sangat dikenal bangsa Indonesia.
"KH. Ma'ruf Amin menjadi salah satu alternatif yang menjembatani seluruh interest group," lanjut dia.
Beberapa alasannya, pertama, Ma'ruf adalah pemimpin tertinggi ormas Islam moderat terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama karena dia menjabat sebaga Rais 'Aam. Rais 'Aam itu, lanjut Rommy, lengkapnya Rais 'Aamin, makna harfiahnya Ketua Umum.
Kedua, KH Ma'ruf Amin adalah figur yang dihormati seluruh ormas Islam karena posisinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Bahkan ketika KH Ma'ruf Amin di-bully beberapa waktu lalu karena menengahi persoalan yang menimpa Sukmawati, Habib Riziq sampai turun tangan meminta agar hal tersebut tidak diteruskan," tutur Rommy.
Ketiga, KH Ma'ruf Amin relatif disegani oleh komponen 212. "Pendeknya, fatwa MUI saja dikawal oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI, apalagi muftinya. Mufti artinya orang yang membuat fatwa. Tanpa meniadakan peran ulama lain, MUI-lah yang mensolidkan gerakan umat Islam saat itu," kata Rommy lagi.
Keempat, KH Ma'ruf Amin adalah juga seorang yang paham ekonomi. Dia anggota Dewan Ekonomi Syariah.
"Seluruh gerakan politik Islam yang pro ekonomi syariah niscaya akan menjadi strong supporter bagi beliau," kata dia.
Kelima, KH Ma'ruf Amin adalah politisi yang ulama dan ulama yang politisi. Pribadinya bersahaja, faqih (ahli agama), pernah menjadi anggota DPRD dan DPR, serta keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar yang menjadi guru kiai-kiai besar nusantara.
Keenam, tambah Rommy, sebagai figur yang sangat kental warna 'hijau'nya, KH Ma'ruf Amin akan melengkapi postur Jokowi yang selama ini selalu dinarasikan oleh lawan politik sebagai figur yang defisit di aspek religiusitas. (ren)
