VIVA – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) harus memperjuangkan dengan segala cara agar mendapat tambahan anggaran di tahun-tahun mendatang. Selama ini transfer APBN ke BPKS Sabang hanya berkisar Rp200 miliar per tahun.
Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjuduredja mengungkapkan, BPKS Sabang bersama dengan pemerintah daerah harus berani menghadap langsung ke Presiden, guna menjelaskan potensi yang dimiliki Sabang.
“Saya hanya mempunyai pemikiran baru, kita harus berani menggertak. Sabang punya potensi yang besar, kalau tidak diberi sarana dan perhatian lebih, seumur hidup juga akan begini,” ungkap Lili saat rapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam dan BPKS Sabang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Juli 2018.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, lokasi Sabang sangatlah strategis. Sabang sering dijadikan pelabuhan transit untuk barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. Ia pun mempertanyakan mengapa anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sangat kecil untuk ukuran daerah dengan potensi yang besar.
“Dulu saya pernah minta kepada pemerintah pusat dan saya jelaskan bahwasanya potensi Sabang lebih unggul ketimbang Singapura. Kelemahan kita mungkin terletak pada peralatan pelabuhan yang masih kurang. Hal ini tak lain disebabkan karena anggarannya kecil,” jelas politisi dapil Jawa Barat ini.
Dalam rapat kali ini, Komisi VI DPR RI mengapresiasi BP Batam dan BPKS Sabang yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2017 kedua lembaga tersebut. (dpr.go.id)
Aparat Gabungan Bersiaga di KPU dan DPR Jelang Penetapan Hasil Pemilu
Ribuan personel dikerahkan untuk mengawal jalannya rekapitulasi suara tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hari ini Rabu, 20 Maret
