- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews - Seminggu telah berlalu sejak Sekretariat Gabungan (Sekgab) Partai Koalisi terbentuk. Namun, perdebatan mengenai Sekgab ini masih belum surut juga.
Fungsionaris PDIP, Arif Budimanta, melihat penunjukkan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, sebagai Ketua Harian Sekgab merupakan bentuk kepercayaan koalisi yang sangat luar biasa terhadap Golkar.
"Tapi PDIP tidak mempersoalkan keberadaan Sekgab," tegas Arif di gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat 14 Mei 2010. Sebagai partai yang berada di luar barisan koalisi, kata Arif, Sekgab tidak berpengaruh secara langsung kepada PDIP.
"Mau ada Sekgab atau tidak, selama kebijakan koalisi pro-rakyat, maka PDIP akan mendukungnya. Tapi kalau tidak, maka PDIP akan mengkritisi dan megusulkan kebijakan alternatif," jelas Arif.
Arif hanya mengingatkan dua hal terkait pembentukan Sekgab. Pertama, jangan sampai keberadaan Sekgab menimbulkan assymetric information (informasi asimetris). Di mana muncul dua kutub kekuatan di tanah air, yang dalam perjalanan ke depannya terjadi pemusatan kekuasaan di salah satu kutub, sehingga informasi hanya diterima oleh salah satu kutub, sementara yang lainnya terpinggirkan.
"Kedua, jangan sampai Sekgab menjadi the new model of crony capitalism (kapitalisme kroni) seperti di era Orde Baru dahulu," tegasnya. Dalam kapitalisme kroni,mitra kerja dan sahabat Presiden mendapat kesempatan lebih untuk mengembangkan usahanya, dengan meminggirkan pihak-pihak lain yang tidak memiliki kedekatan dengan Presiden.
"Bila ini sampai terjadi, maka demokrasi akan terhambat," tandas Arif.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komaruddin, meyakinkan bahwa Sekgab tak akan mengarah pada crony capitalism. "Golkar justru penganut aliran ekonomi welfare state (negara kesejahteraan), dan itulah yang akan kami perjuangkan dalam koalisi," tegasnya dalam forum diskusi yang sama.
Ade menyatakan, Golkar berprinsip bahwa negara harus campur tangan dalam hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (umi)
Terinspirasi Langkah Indonesia, Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Airlangga: Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu.
