Mendagri Didesak Tangani Ricuh Pilkada Papua

Ganjar Pranowo (PDIP)
Sumber :
  • Antara/ Ismar Patrizki

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera turun ke Papua. Menurut Ganjar, kedua instansi ini harus mendekati pihak-pihak terkait di Papua terkait masalah 26 pemilihan kepala daerah yang terancam ricuh.

"KPU pusat harus datang ke sana, Menteri Dalam Negeri juga," kata Ganjar dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Rabu, 9 Juni 2010.

Turun tangan ini, kata Ganjar, bukan dalam rangka intervensi, tapi agar 26 pilkada itu berjalan lancar. "Perlu tindakan persuasi kepada pihak-pihak berkepentingan sehingga pilkada tetap bisa dijalankan," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Keributan di 26 pilkada ini terjadi setelah Majelis Rakyat Papua mengeluarkan Surat Keputusan No. 14 Tahun 2010. Isinya: persyaratan bahwa setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah orang asli Papua.

SK itu memicu perdebatan di tengah-tengah masyarakat, juga membingungkan KPU sebagai penyelenggara pilkada. Akibatnya, 26 KPU di provinsi Papua untuk tahun ini terpaksa menghentikan proses pilkada, menunggu kepastian hukum dari pemerintah pusat.

Menyikapi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua meminta seluruh KPU di Provinsi Papua untuk menghentikan sementara proses pemilihan di 26 kabupaten dan kota di Papua. DPR Papua meminta Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sikap resmi.

Ganjar sendiri menyatakan, sikap resmi pemerintah haruslah sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pemilu yang menjadi dasar pemilihan kepala daerah. Kedua UU ini tidak mewajibkan calon haruslah putra daerah.

"Kalau memang undang-undang tidak memuaskan, tentu harus diubah dulu," katanya. Namun hal ini tentu menunggu waktu, sementara pilkada harus tetap dijalankan dalam waktu dekat ini.

Daftar Harga Pangan 24 April 2024: Beras hingga Gula Konsumsi Naik

Ganjar menyatakan, partainya tidak mendukung syarat "putra daerah" seperti yang diatur SK MRP itu. "Itu tidak mendukung proses national character building yang sudah dilakukan sejak awal Republik," ia menegaskan. (kd)

Aura Jeixy Teman Chandrika Chika

Sosok Pria yang Ikut Terseret Kasus Narkoba Chandrika Chika, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Masyarakat sedang ramai membicarakan penangkapan enam selebgram di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada hari Senin, 22 April 2024, termasuk Chandrika Chika.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024