- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Badan Kehormatan (BK) DPR RI mengakui tak bisa maksimal menyikapi sejumlah anggota DPR yang disebut kerap bolos dalam sidang di DPR. Tapi Ketua BK Gayus Lumbuun menilai kesalahan tak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada badan yang dia pimpin.
"BK memang tidak dapat melakukan apa-apa untuk melakukan tindakan, atau memberikan sanksi kepada anggota dewan jika tidak ada laporan atau perintah dari Pimpinan DPR RI," kata dia di gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis 29 Juli 2010.
BK, kata dia, bersifat pasif dalam aturannya dan hanya bisa melakukan tindakan kalau ada aduan. "Untuk absensi, aduannya bukan dari masyarakat, tapi harusnya dari biro persidangan DPR," kata dia.
Jika biro persidangan belum merampungkan aduannya dan mengadukan, dia menilai pimpinan DPR harus berinisiatif untuk merespon kondisi masyarakat yang mempertanyakan masalah ini.
Sampai saat ini, sambungnya, BK belum menerima laporan dari biro persidangan DPR mengenai absensi anggota dewan tersebut. "Mungkin biro persidangan masih menginventarisasi. Tapi yang jelas kami belum menerima aduan," kata Gayus.
Pimpinan DPR pun, lanjut gayus, belum meminta BK untuk melakukan tindakan untuk merespon keluhan masyarakat tersebut. "Badan kehormatan bisa melakukan apa saja kalau ada permintaan dari pimpinan DPR. Mana permintaan dari pimpinan yang secara aktif merespon kehendak masyarakat? Belum ada sampai hari ini," ujarnya.
Salah satu legislator, Ratu Munawarah, jadi terkenal karena pada masa sidang III Dewan Perwakilan Rakyat antara 5 April sampai 18 Juni 2010, tercatat tak pernah hadir di sidang paripurna.
Fraksi PAN menjelaskan, pada masa sidang itu, Ratu Munawarah tersita sekali dengan urusan di Jambi. Saat ini, Ratu tengah memproses pengunduran dirinya sebagai anggota DPR.(np)
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
