- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Wacana pemindahan Ibukota dari Jakarta semakin bersambut di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Gusti Raden Ayu Koes Moertiyah justru mengajukan alternatif pilihan Ibukota adalah Karawang, Jawa Barat.
“Alasannya, daerah Karawang kan jaraknya tidak begitu jauh dengan Jakarta," kata Gusti Mung, panggilan Koes Moertiyah. "Sehingga, nantinya antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, jaraknya tidak berjauhan,” kata dia kepada VIVAnews di Solo akhir Juli 2010 ini.
Dia menjelaskan, kondisi tanah di Karawang itu datar dan tidak naik turun. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kondisi tekstur tanah di Jonggol yang berbukit-bukit. Jonggol yang terletak di Kabupaten Bogor sendiri pada masa pemerintahan Orde Baru pernah menjadi pilihan alternatif Ibukota.
“Kalau di Karawang sih kondisinya datar dan pinggir pantai. Jadi, lebih sesuai untuk dijadikan Ibukota,” kata salah satu putri almarhum Raja Keraton Surakarta Pakubuwono XII itu.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai alternatif pemindahan ibukota ke luar Jawa, ia menolaknya. Sebab, jika dipindah ke salah satu kota di Kalimantan, berarti semua urusan yang berpusat di Jakarta dicabut.
“Saya kira nggak mungkin dipindah ke luar Jawa. Karena, sama saja harus mencabut semuanya. Selain itu, juga jauh dengan Jakarta yang sudah menjadi pusat perekonomian,” katanya.
Dengan adanya wacana pemindahan ibukota ini, dia menganjurkan supaya jauh-jauh hari sebelumnya dipersiapkan grand design yang sangat matang. Takutnya, nanti setelah benar-benar pindah akan muncul masalah baru lagi seperti halnya masalah ibukota yang lama.
“Kalau tiba-tiba dipindah dan menimbalkan masalah lagi kan repot. Jadi, yang paling penting bagaimana menyiapkan desain besarnya secara matang,” kata legislator dari Partai Demokrat asal daerah pemilihan Jawa Tengah V.
Saat ini, terdapat pendapat beragam di parlemen soal pemindahan Ibukota. Ada yang menolak, ada yang setuju. Bagi yang setuju, muncul sejumlah kota alternatif seperti Palangka Raya, Banjarmasin, dan ada pula yang menginginkan dibangun sebuah kota baru. Lebih jauh, baca liputan SOROT ini. (umi)
Laporan Fajar Sodiq | Solo
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
