- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menegaskan tugas Kalpolri yang baru akan lebih berat. Karenanya perubahan status di institusi hukum ini mutlak dilakukan. Polri jangan lagi ada di bawah Presiden.
Polri, imbuh dia, perlu dipimpin tokoh baru yang bisa membenahi internal dan memperbaiki hubungan kelembagaan dengan penegak hukum lainnya.
"Karena Kapolri yang baru ini nanti punya beban tugas yang berbeda dengan semua Kapolri sebelumnya," kata Anis di DPR RI, Jakarta, Selasa 14 September 2010.
Kapolri baru ini, lanjut Anis, harus tampil di tengah konflik internal dan konflik antar institusi penegak hukum yang luar biasa rumit. Seluruh konflik itu telah merusak citra Polri di mata masyarakat.
Tugas itu akan sulit dilakukan apabila status Polri masih seperti sekarang ini. "Oleh karena itu saya mengusulkan supaya status Polri yang langsung di bawah presiden ini perlu dikaji ulang kembali," kata Anis.
Perlu dibuat suatu kementerian baru yang dibelah dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Menteri Keamanan Dalam Negeri, yang nantinya khusus menangani masalah keamanan saja dan akan bisa membawahi Polri dan Imigrasi. Dengan begitu maka akan membantu memperbaiki koordinasi keamanan dalam negeri.
"Sebab kalau ditempatkan langsung di Depdagri juga tidak tepat," ujar Anis. "Sekarang, salah satu kesulitan dalam perburuan
teroris atau narkoba misalnya, karena imigrasi kan terpisah. Sebab Imigrasi berada di bawah Menkumham," tambah Anis.
Polri yang berada langsung di bawah presiden, menurut Anis, telah memberikan terlalu banyak keistimewaan (previlege) tetapi tidak diimbangi dengan kinerja yang baik.
"Polri hanya bisa memperbaiki konflik internal kalau dia (Polri) tidak menjadi bagian dari konflik itu sendiri," kata Anis. (adi)
Perburuan Alien Belum Usai, Kawan
Perburuan alien belum usai. Dua orang ilmuwan membuat proposal baru yang merinci bagaimana manusia dapat mencari alien di planet jauh. Tapi, tidak semua ilmuwan begitu.
