- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Partai Demokrat menilai besaran dana kunjungan luar negeri pemerintah dan DPR--yang terungkap mencapai Rp19,5 triliun setahun--sebenarnya bisa ditekan. "Efisiensi dan efektifitas anggaran adalah isu yang penting dan harus menjadi komitmen kita bersama," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada VIVAnews, Selasa, 21 September 2010.
Menurut Anas, setidaknya ada lima cara yang bisa dilakukan. Pertama, meningkatkan koordinasi antar-instansi dan lembaga di dalam dan luar negeri. Menurut Anas, jika kedutaan besar RI bisa memasok informasi maka pemerintah atau DPR tidak perlu mendatangi langsung negara tujuan.
Apalagi, jika ada dua atau lebih lembaga yang memiliki kebutuhan yang mirip dan bisa saling memasok informasi, maka kunjungan bisa cukup dilakukan oleh salah satu saja.
Cara kedua adalah memampatkan jadwal kunjungan. Anas menilai, biaya akan makin efisien jika jadwal disusun dengan padat. "Hilangkan waktu plesiran. Jadwal kunjungan Presiden SBY biasanya padat dan tidak ada plesiran," jelas Anas.
Penghematan berikutnya adalah meningkatkan kinerja diplomat RI di luar negeri. Tugas kedutaan dan konsulat bisa ditambah untuk mengurus sebagian tugas kunjungan dari instansi di dalam negeri. "Terutama yang bisa diwakilkan dan tidak wajib hadir langsung," kata Anas.
Langkah terpenting adalah memperkecil jumlah rombongan. "Mereka yang ikut harus benar-benar hanya yang bertugas dan berkepentingan," Anas menegaskan.
Yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi. Banyak informasi bisa diakses dan didapatkan lewat Internet dan korespondensi, tidak harus melalui kunjungan keluar negeri. (kd)
Eks Ajudan SYL Ungkap Firli Minta Uang Rp50 Miliar, Apa Kabar Berkas Kasus Pemerasan di Polri?
Berkas kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Firli Bahuri hingga kini belum ada kejelasan. Bagaimana kabarnya? Kepala S
