- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pimpinan tujuh lembaga tinggi negara berkumpul di Gedung MPR, Senayan, Jakarta. Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10 pagi, dihadiri pimpinan MPR/DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pertemuan itu merupakan silaturahmi. Menurutnya, pertemuan antar lembaga diperlukan sebab negara bukan hanya tanggung jawab presiden tapi semua lembaga negara.
Membahas soal evaluasi 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono? "Oh enggak. Tak ada," kata Marzuki di gedung MPR, Senin 18 Oktober 2010. Dia pun membantah jika pertemuan itu membahas masalah ancaman demo besar-besaran pada 20 Oktober mendatang.
Senada, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifudin mengatakan pertemuan itu bukan merespon isu yang merebak akhir-akhir ini bahwa ada gerakan penggulingan pemerintah. "Tidak menyinggung soal itu sama sekali," katanya.
Sementara itu, Ketua MPR Taufik Kiemas mengatakan dinamika politik, hukum, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sosial budaya akhir-akhir ini menambah kuat keyakinan akan pentingnya empat pilar utama negara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
"Aktualisasi empat pilar tersebut, perlu pemantapan sistem presidensial secara terus-menerus serta pemantapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah," kata Taufik dalam jumpa pers.
Dalam pembangunan bangsa dan negara, tambahnya, masing-masing lembaga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam sistem check and balances tanpa saling intervensi. "Pelaksanaan di bidang hukum, maka perlu asas keadilan dan kepastian hukum," ujarnya.
Taufik juga menyoroti seputar strategi pembangunan ekonomi pemerintah. "Pembangunan bidang ekonomi pemerintah adalah pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment," katanya.
Taufik menambahkan, pertemuan konsultasi ini merupakan kali ketiga, setelah sebelumnya diadakan di Istana negera, dan Istana Cipanas, Bogor. "Ke depan, konsultasi akan diteruskan dengan agenda-agenda penting nasional," ujarnya.
Sayangnya, presiden ataupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya tidak angkat suara dalam jumpa pers itu. (umi)