Benarkah Biaya Pilkada Mahal?

Warga usai salurkan hak pilih di Pilkada Tangerang Selatan
Sumber :
  • Antara/ Lucky R

VIVAnews - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan format pembiayaan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ternyata bisa murah. Anggapan bahwa ongkos pilkada langsung sangat mahal adalah tidak benar.

Sopir Taksi Online yang Todong Penumpang Wanita Minta Rp100 Juta Ditangkap

Wacana agar sebaiknya dikembalikan saja mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD, dianggap tidak beralasan kuat.

Syaratnya adalah "APBN harus menjadi sumber pembiayaan pemilukada sebagai bagian dari rezim pemilu nasional," kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, dalam jumpa pers di Resto Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa 7 Desember 2010.

Pembiayaan pilkada menimbulkan banyak implikasi yang dapat mempengaruhi kualitas pilkada. Namun, apabila pendanaannya berasal dari APBN, setidaknya dapat mengurangi implikasi tersebut.

Penelitian Fitra terhadap sembilan daerah seperti Bandung, Bengkalis, Kebumen, Solok, Ogan Ilir, Sidoarjo, Sumba Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat, ditemukan bahwa penyebab mahalnya ongkos pilkada terjadi karena sebagian besar anggaran pilkada dialokasikan untuk honor penyelenggara yang tidak terstandarisasi.

"Daerah mengalokasikan belanja honor lebih besar dibandingkan belanja logistik. Besarnya belanja honor itu itu dipengaruhi oleh jumlah pemilih per TPS dan jumlah Pokja, serta acuan penyusunan honor penyelenggara yang berbeda antara satu daerah dan lainnya," kata Yuna.

Pemangkasan jumlah KPPS dari tujuh menjadi lima orang saja seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Bandung, Fitra melanjutkan, terbukti dapat mengurangi honor penyelenggara. Dengan demikian, Fitra menyimpulkan bahwa semakin besar DPT suatu daerah sebenarnya akan membuat semakin murah unit cost pemilukada.

"Karena honor yang dikeluarkan lima orang KPPS yang mengerjakan 500 ribu DPT, sebenarnya sama dengan honor lima orang untuk mengerjakan dua juta orang pemilih," kata Yuna.

Besarnya ongkos pilkada, menurut Yuna, juga disebabkan oleh potensi duplikasi atau pembiayaan ganda pada honor penyelenggara dan operasional KPUD. "Oleh karena itu, pembiayaan yang berasal dari satu sumber yaitu APBN akan menghindari terjadinya pembiayaan ganda yang dapat menghemat anggaran pemilukada dan optimalisasi peran penyelenggara serta pengawas," kata Yuna.

Hasil simulasi yang dilakukan dari penelitian Fitra ini, Yuna menambahkan, menunjukkan penghematan belanja honor dapat memangkas hingga 50 persen anggaran penyelenggara atau sekitar Rp3-4 miliar. Kemudian, jika digelar serentak, anggaran bersumber dari APBN juga dapat dihemat.

Dengan demikian, Fitra menyimpulkan bahwa pilkada langsung sebenarnya dapat dilakukan dengan biaya murah sepanjang pemerintah mengalokasikan anggaran pilkada pada APBN dan melakukan penghematan serta manajemen anggaran pilkada.

Game MMORPG Tarisland Siap Menggebrak, Ada Streamer Indonesia

"Jadi, tidaklah kuat alasan pemerintah untuk meneruskan usulan bahwa bupati, walikota, dan gubernur harus kembali dipilih oleh DPRD," kata Yuna.

Karena menurut dia, jika dikembalikan kepada DPRD, nanti masalahnya adalah mahalnya ongkos demokrasi itu tidak terselesaikan. "Malah justu hanya memindahkan mahalnya ongkos itu ke DPRD," tuturnya.

Keluhan soal pilkada yang mahal muncul sendiri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski mengakui mahal, Presiden menyatakan Pilkada adalah sistem terbaik. (art)

Frislly Herlind

Perdana Jajal Action di Film Horor Marni The Story of Wewe Gombel, Frislly Herlind Rasakan Hal Ini

Diakui Frislly, dirinya sempat mengalami memar-memar saat proses latihan action, namun ia tidak merasakan sakit sama sekali.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024