- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai sebagai institusi negara yang paling mengalami penurunan kualitas. Apalagi, ada rencana proyek pembangunan gedung baru DPR senilai Rp1,1 triliun. Makin memperburuk penilaian masyarakat terhadap Parlemen.
Hal itu dinyatakan pengamat sosial, Radhar Panca Dahana, di Jakarta, Sabtu, 2 April 2011. Pembangunan gedung yang sudah mulai berjalan dan telah menelan anggaran negara sebesar Rp36 miliar itu, dinilai Radhar, bisa berjalan mulus karena diduga ada persengkongkolan.
"Pembangunan ini akal-akalan saja, dari anggota Parlemen dulu sudah ada persetujuan, buktinya maketnya sudah ada. Karena di baliknya ada persekongkolan, ada uang yang sangat besar yang dijadikan bisnis," ujar Radhar.
Menurut Radhar sikap wakil rakyat, terutama mereka yang setuju pembangunan gedung baru, sudah melangkahi kepercayaan yang dimandatkan rakyat. "Padahal yang digunakan ini uang publik, tapi malah publik dikudeta untuk kepentingan Parlemen, dan rakyat tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.
Pembangunan gedung baru DPR mendapat kritik dari berbagai kalangan, bahkan sebagian anggota Parlemen pun tidak setuju proyek itu.
Fraksi Partai Demokrat, yang merupakan fraksi pendukung pembangunan kemudian menyatakan agar reaksi penolakan itu dipertimbangkan. Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah bahkan mengusulkan untuk dilakukan survei terhadap proyek gedung baru DPR. "Agar kita dapat mengetahui masyarakat mana yang menolak gedung baru," kata Jafar.
Menurut Jafar, usul itu dia lontarkan karena semakin lama semakin banyak lapisan masyarakat yang tidak menghendaki rencana pembangunan gedung baru. "Terjadi penolakan karena suara masyarakat menghendaki tidak usah bangun gedung. Fraksi memberikan komentar semacam pandangan ulang sekalipun semula mereka menyetujuinya. Karena DPR adalah wakil rakyat dan gedung DPR adalah gedung rakyat," katanya. (adi)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
