VIVAnews -- Persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia kembali mengemuka, pasca negeri jiran itu membangun Taman Negara di kawasan Tanjung Datu, Kalimantan Barat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin, menegaskan bahwa pembangunan Taman Negara milik Malaysia itu bisa dianggap pelanggaran jika Mou Team Border Committe tahun 1978 belum diratifikasi.
"Kalau belum diratifikasi, itu sebuah pelanggaran. Karena di wilayah itu ada proyek budidaya kura-kura. Kemudian pemerintah Malaysia sudah buat Taman Negara yang jadi tujuan wisata internasional," ujar Tubagus di DPR RI, Jakarta, Senin 10 Oktober 2011.
Menurut Tubagus, pemerintah seharusnya menjaga wilayah NKRI, sehingga kegiatan budidaya penyu dan pembangunan obyek wisata milik Malaysia tidak sampai terjadi di perbatasan Kalimantan Barat itu.
"Yang sangat disesalkan manajemen tim perbatasan. Tidak pernah ada konsep yang jelas. Padahal sesungguhnya dari tahun 1970-80 Malaysia nggak mengaku itu wilayah mereka," kata Tubagus.
Oleh karena itu, lanjut Tubagus, Komisi I DPR sepakat untuk meminta pemerintah menyelesaikan masalah perbatasan tersebut. "Saya sudah sounding kepada teman-teman dan semua dukung untuk memperdalam masalah ini dan mempertanyakan kepada siapapun yang harus bertanggungjawab," kata Tubagus.
Komisi berencana mengundang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Bakorsutanal untuk membahas serta mencari solusi masalah tersebut.
Tubagus menambahkan, bila mengacu pada prinsip hukum internasional, Malaysia tak berhak melakukan kegiatan budidaya penyu di Tanjung Datu, yang dijadikan sebagai obyek wisata internasional miliknya. Sebab Mou Team Border Committee 1978 belum diratifikasi.
"Kan baru Mou, belum sah. Karena belum diratifikasi. Tapi kok mereka sudah buat Taman Negara," kata Tubagus.
Sumber :
VIVA.co.id
8 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Pasukan gabungan TNI-Polri Satgas Nanggala Kopassus merebut kembali Distrik Homeyo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki oleh kelompok OPM selama tiga hari
Bungkam Irma Nasdem, Refly: Harusnya Semua Anggota DPR Itu Oposisi Terhadap Pemerintah!
Politik
8 Mei 2024
Refly Harun dan Anggota DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani terlibat friksi perdebatan soal demokrasi dan oposisi. Refly soroti Irma yang sepertinya menyindir Rocky Gerung.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeksekusi dua anggota polisi yang terlibat dalam kasus atau tragedi Kanjuruhan.
Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendi Hutahaean buka suara soal tudingan punya harta fantastis hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
Jusuf Kalla Sentil Prabowo soal Tambah Kementerian: Itu Bukan Kabinet Kerja tapi Kabinet Politis
Politik
8 Mei 2024
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, menyentil Presiden RI terpilih yakni Prabowo Subianto, yang dikabarkan ingin menambah jumlah kementerian, dari 34 menjadi 40.
Selengkapnya
Partner
Akses Jalan Perumahan di Bekasi Dijadikan Lahan Parkir, Pemilik Rumah Cekcok dengan Juru Parkir Lia
Siap
9 menit lalu
Percekcokan ini terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat warga yang menggunakan mobil memprotes ulah jukir yang menjadikan jala
11 Orang Daftar ke Demokrat untuk Pilgub Sumut 2024, Ada Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution
Medan
12 menit lalu
Kriteria bakal calon yang sesuai Partai Demokrat Sumut, mereka butuh seluruh masukan untuk mereka laporkan. Yang memutuskan Majelis Tinggi Partai dan Ketum AHY.
Ratusan anggota TNI ini, akan melakukan sejumlah kegiatan baik fisik maupun non fisik. Dengan membangun jalan sepanjang 550 meter, dan melakukan sejumlah kegiatan rehab
Persija menolak undangan bermain di kompetisi Asean Championship Club (ACC) 2024. Tim berjuluk Macan Kemayoran ini ingin fokus Liga 1 2024/25 yang sebentar lagi bergulir.
Selengkapnya
Isu Terkini