- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews – Ribuan orang mengepung Gedung DPR RI. Mereka berdemonstrasi menuntut pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) menjadi Undang Undang.
Demonstran dalam aksi itu terdiri dari gabungan 69 serikat pekerja dan aliansi buruh se-Indonesia. Mereka bersatu dan mengatasnamakan diri sebagai ‘Komite Aksi Jaminan Sosial.’ Selain menuntut pengesahan UU BPJS, mereka juga menuntut UU BPJS segera diberlakukan.
Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial, Said Iqbal mengatakan, Panitia Khusus BPJS dan pemerintah sudah menyepakati bahwa BPJS 1 yang khusus menangani kesehatan, akan beroperasi per tanggal 1 Januari 2014. BPJS 1 ini akan menggantikan Asuransi Kesehatan (Askes).
“Namun untuk BPJS 2 yang meliputi jaminan sosial lain, baru akan ditransformasikan pada 2016,” ujar Said. Pemerintah memang memutuskan menunda pemberlakuan BPJS 2 sampai dua tahun, yakni dari tahun 2014 ke 2016. Padahal, tutur Said, BPJS 2 ini akan menggantikan peran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang meliputi kecelakaan kerja, kematian, dan tunjangan hari tua.
Said berpendapat, sikap pemerintah yang bersikeras menunda pelaksanaan BPJS 2 sampai tahun 2016, patut dipertanyakan. “Ini menjadi tanda tanya bagi rakyat, mengapa waktu transformasi antara BPJS 1 dan BPJS 2 dibedakan? Patut diwaspadai, jangan-jangan uang buruh yang ada di Jamsostek akan digunakan untuk Pilpres 2014,” kata dia.
Oleh sebab itu, Komite Aksi Jaminan Sosial menuntut dilakukannya transformasi serempak pada tahun 2014. Said mengatakan, tak seharusnya ada dua waktu transformasi. “Kami menuntut tahun transformasi BPJS dilakukan serempak pada 2014, agar tidak dijadikan komoditas untuk Pemilihan Presiden (Pilpres),” ujarnya. (eh)
Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor
Presiden Joko Widodo bersama Yanda Zaihifni Ishak menghadiri acara pernikahan putri dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
